Kamis 23 Januari 2020, 14:54 WIB

Rekomendasi KPAI Cegah Kekerasan Seksual Anak

Ihfa Firdausya | Humaniora
Rekomendasi KPAI Cegah Kekerasan Seksual Anak

Ihfa Firdausya/MI
Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi KPAI Ai Maryati Solihah dalam seminar "Pengawasan Eksploitasi Seksual Pada Anak", Kamis (23/1)

 

KEJAHATAN seksual anak berbasis daring patut menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan jenis ini menunjukkan angka tinggi dalam beberapa tahun terkahir.

Pada 2017, jumlah anak korban kejahatan seksual online mencapai 126 orang. Sedangkan pada 2018 menunjukkan sedikit penurunan menjadi 116 orang.

KPAI berupaya memberikan rekomendasi pengawasan untuk mencegah kasus kekerasan seksual, khususnya di dunia maya.

Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi KPAI, Ai Maryati Solihah, menekankan pentingnya advokasi dan pengawasan terhadap para penyedia platform media daring.

"Kami tentu mendorong advokasi platform online agar memiliki komitmen kuat terkait proteksi anak di dunia cyber. Untuk menjadi bagian dari gerakan bersama membangun perlindungan kepada anak-anak Indonesia," ungkapnya dalam acara seminar End Sexual Exploitation of Children di Gedung Kominfo, Jakarta, Kamis (23/1).

Baca juga: KPAI: Sekolah Rawan Pelecehan Seksual

Dari sisi aspek pencegahan, pemerintah dan masyarakat harus menggalakkan internet sehat. "Melakukan edukasi kesehatan reproduksi dan pendidikan literasidi era digital untuk anak di lingkungan pendidikan dan keluarga," imbuh Maryati.

Dari segi penanganan, peran rehabilitasi sosial dan pemulihan anak perlu dioptimalkan. Itu dengan mengutamakan layanan pemulihan fisik dan psikologis, yang mengacu pada standardisasi pemulihan anak korban eksploitasi.

Maryati menekankan negara sudah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual pada anak ini. "Undang-Undangnya sudah banyak yang mengatur. Jadi, ini sesungguhnya negara sudah memberikan komitmen kepada kita," pungkasnya.

Undang-Undang yang dimaksud mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat ini, hal yang menjadi sorotan adalah anak korban kejahatan seksual online. "Salah satu percepatan dari sebuah kejahatan yang kita hadapi adalah melalui online. Pada 2017-2018, kasus tertinggi adalah anak korban pornografi dari media sosial," lanjutnya.

"Misalnya, anak-anak yang difoto atas wajah kita. Tetapi, bawahnya telanjang milik orang lain lalu dikirimkan. Kita tanpa kecerdasan biasanya mengirim lagi ke orang lain," kata dia. Maryati mengungkapkan penting untuk memahami eksploitasi, baik itu secara ekonomi, seksual, bahkan melalui medium pornografi dan medium daring.(OL-11)

Baca Juga

AFP Photo

Kemenag Siap Hadapi Seluruh Skenario soal Pelaksanaan Haji 2020

👤Syarief Oebaidillah 🕔Rabu 01 April 2020, 23:36 WIB
Menurutnya, surat itu belum secara jelas menyebutkan dibatalkannya haji, hanya penundaan membuat kontrak haji bagi...
Dok.Frisian Flag

Lawan Virus Korona, Masyarakat Diimbau Penuhi Kebutuhan Nutrisi

👤Achmad Maulana 🕔Rabu 01 April 2020, 22:35 WIB
Pemerintah bisa mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka dengan mengonsumsi makanan yang...
Dok.SOHO

BNPB Apresiasi para Pendonor untuk Tim Medis Covid-19

👤Achmad Maulana 🕔Rabu 01 April 2020, 21:41 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Doni Monardo meminta seluruh lapisan masyarakat bersatu padu mendukung seluruh kebijakan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya