Kamis 23 Januari 2020, 13:03 WIB

Pertanyakan Kontraktor Monas, PSI Curiga Ada Persekongkolan

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Pertanyakan Kontraktor Monas, PSI Curiga Ada Persekongkolan

MI/Bary Fathahilah
Aktivitas proyek revitalisasi Monas di taman silang Merdeka, Jakarta, Minggu (19/1).

 

JURU bicara DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, menuturkan pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan terkait proyek revitalisasi Monas. Pihaknya mempertanyakan keberadaan kontraktor yang memenangkan lelang yakni PT Bahana Prima Nusantara.

"Kami meminta teman-teman di KPK untuk turun dan memeriksa apakah ada persengkokolan tertentu, yakni kontraktor yang memenangkan nilai fantastis Rp71,3 miliar itu. Sepertinya bukan perusahaaan yang bonafit ya," kata Ernest saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (23/1).

Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengatakan, laporan pihaknya ke KPK terkait kontraktor, baru penemuan awal saja atau seperti gunung es. Sebagai anggota dewan, ingin memastikan proses pengerjaan proyek revitalisasi Monas dengan benar dan sesuai prosedur.

"Komitmen kami untuk kawal proses penganggaran dan mengawasi sebagai anggota dewan. Pengadaan pelelangan ini harus diawasi," ujar Idris.

"(Soal kontraktor) bukan tentang mumpuni atau tidak. Ini masalah administrasi kan, kalau administrasinya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya ini jadi masalah juga," tuturnya.

Baca juga: Tak Temukan Alamat Kontraktor Monas, PSI Desak KPK Bertindak

Menurut anggota Tim Advokasi PSI, Patriot Muslim, pengerjaan proyek tersebut menjadi tanda tanya terlebih soal kontraktor yang memenangkan lelang.

Terkuak, PT Bahana Prima Nusantara menyewa kantor virtual di lokasi tersebut. Beredar kabar kantor asli PT Bahana Prima Nusantara beralamat di Jalan Letjend Suprapto Nomor 60, Jakarta Pusat. Namun, setelah ditelusuri berbagai pihak dan media, tidak juga ditemukan lokasi sebenarnya perusahaan tersebut.

"Persoalan alamat kantor PT Bahana Prima Nusantara ini masih simpang siur. Di mana alamat yang sebenarnya? Jika kontraktor tidak memberikan informasi yang benar saat proses lelang," kata Patriot.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More