Kamis 23 Januari 2020, 09:15 WIB

Wapres: Rancangan RUU Omnibus Law Didasari Kesepakatan Bersama

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Wapres: Rancangan RUU Omnibus Law Didasari Kesepakatan Bersama

ANTARA/Galih Pradipta
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

 

WAKIL Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau sapu jagat didasarkan pada kesepakatan banyak pihak sehingga ketika disahkan tidak menimbulkan reaksi. Hal itu diutarakan Wapres menanggapi pembahasan RUU yang dinilai masih alot.

"Pemerintah itu kan selalu mendengar berbagai pihak jadi melakukan dialog-dialog dengan pihak. Jadi penyusunan itu didasari kesepakatan-kesepakatan sehingga tidak menimbulkan reaksi," tutur Wapres di Kantor Wakil Presiden, Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (22/1).

Adapun pihak yang dilibatkan dalam pembahasan, imbuh Wapres, antara lain buruh, pengusaha, dan pihak terkait lainnya.

Wapres menegaskan masukan daerah juga diperlukan untuk penyempurnaan.

Baca juga: 4 RUU Omnibus Law Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Meski demikian, pemerintah berharap RUU tersebut segera disahkan.

Tujuannya, terang Wapres, mengantisipasi hal yang selama ini dianggap menghambat dalam proses investasi tenaga kerja, perpajakan dan lain-lain.

"Tapi realisasinya kan tergantung pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat. Saya sih mengharapkan kalau cepat bagus," ujar Wapres.

Wapres juga menegaskan, dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, tidak terkait dengan penghapusan produk halal.

Hal itu, imbuh Wapres, juga sudah diutarakan Menteri Agama Fachrul Razi. Rancangan UU itu, tegasnya, justru mempermudah proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)

"Saya kira kan sudah dijelaskan oleh menteri agama bahwa tidak ada dalam draft Omnibus Law itu penghapusan yang ada itu tentu itu mempermudah," tukasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More