Kamis 23 Januari 2020, 06:45 WIB

PKB tidak Pernah Absen Hadiri Perayaan Imlek

Gervin Purba | Politik dan Hukum
PKB tidak Pernah Absen Hadiri Perayaan Imlek

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Pengurus vihara membersihkan dinding di Vihara Dharma Bhakti, Petak Sembilan, Jakarta.

 

PERAYAAN Imlek bukan hanya sekadar pengakuan untuk memperkuat persaudaraan. Perayaan Imlek merupakan bagian utuh perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah mengatakan perayaan Imlek mewujudkan persamaan keadilan dan menolak diskriminasi. Setiap warga negara sama di mata hukum.

"Ini menjadi landasan bagi PKB menjadi partai politik yang sampai sekarang tidak pernah absen menyambut Imlek. Ini merupakan cara kami mengenang almarhum Gus Dur," ujar Ida saat menghadiri Refleksi Imlek 2020, di Season City, Jakarta, Rabu (22/1).

Kemeriahan perayaan Imlek di Indonesia tidak terlepas dari peran Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur.

Baca juga: Soal Pengaturan Khotbah Jumat, Emil: Bukan Cuma di Bandung

Perayaan Imlek sempat dilarang pada era Presiden Soeharto yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Saat Gus Dur memimpin, Inpres tersebut dicabut dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000.

Hal itu menjadi momentum bagi warga Tionghoa untuk bebas merayakan Imlek dan Cap Go Meh.

"Tanpa Gus Dur, tidak ada Imlek dan Cap Go Meg yang dirayakan terbuka. Barongsai dan naga tidak akan turun di jalan," kata Ida.

Melalui perayaan Imlek, PKB akan terus melanjutkan perjuangan Gus Dur dan memastikan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika tetap kokoh.

"PKB diharapkan menjadi kekuatan politik utama untuk melindungi ideologi dan cita-cita bangsa Indonesia, dan melindungi warga Tionghoa di seluruh Indonesia," pungkasnya. (OL-1).

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More