Rabu 22 Januari 2020, 22:39 WIB

Koalisi Pejalan Kaki Tuntut Hukum Indonesia

Retno Hemawati | Megapolitan
Koalisi Pejalan Kaki Tuntut Hukum Indonesia

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah aktivis Koalisi Pejalan Kaki membawa poster kampanye dalam rangka Hari Pejalan Kaki Nasional.

 

BERTEPATAN dengan Hari Pejalan Kaki Nasional, Koalisi Pejalan Kaki menuntut pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat agar meningkatkan hukum yang melindungi para pejalan kaki sehingga semakin banyak orang yang tertarik melakukan gaya hidup ini.
  
"Banyak sekali aturan- aturan sekiranya belum ramah pejalan kaki, sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk menyeberang jalan, sehingga pejalan kaki menjadi kelompok yang rentan saat di jalan," kata Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Sandy di Pelican Crossing Bundaran Hotel Indonesia, Rabu (22/1).
  
Sandy mengatakan dalam data yang dihimpun oleh World Health Organization (WHO), Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan sistem pengumpulan data yang buruk, karena catatan kematian akibat kecelakaan tidak terdata dengan benar. Oleh karen itu, Sandy menuntut pemerintah baik daerah maupun pusat agar melakukan pendataan angka kecelakaan di jalan terutama yang menyangkut dengan korban kecelakaan berstatus pejalan kaki.
  
Meski demikian dirinya mengapresiasi adanya perbaikan fasilitas pejalan kaki oleh pemerintah, sebagai contoh seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ditambahkannya catatan agar pembangunan trotoar yang masif saat ini tidak hanya menjadi euforia semata dan melempem di tengah jalan. Dia juga berharap fasilitas pejalan kaki terus ditingkatkan tidak hanya di pusat kota tapi juga di kawasan pinggiran.
  
Di kesempatan yang sama dalam perayaan Hari Pejalan Kaki Nasional, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan animo masyarakat meningkat terhadap gaya hidup pejalan kaki. (Ant/OL-12) 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More