Kamis 23 Januari 2020, 04:00 WIB

Birokrasi Boros Eksekusi Lamban

Ihfa Firdausya | Humaniora
Birokrasi Boros Eksekusi Lamban

MI/RAMDANI
Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Reza Indragiri Amriel

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan satu pintu (one stop service), mulai layanan pengaduan, pendampingan, dan mendapatkan layanan kesehatan. Namun nyatanya, keinginan Presiden itu belum ditangkap dengan baik oleh para menteri di bawahnya.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Reza Indragiri Amriel dalam mengomentari instruksi Mendagri Tito Karnavian untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerah.

"Pembentukan UPTD PPA di bawah Kemendagri bisa menyulitkan koordinasi sebab unit-unit kerja serupa juga tidak sedikit yang telah eksis," ucap Reza menjawab pertanyaan Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Saat ini, imbuh Reza, Polri sudah punya layanan perlindungan perempuan dan anak hingga ke level polres. Demikian juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) yang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sampai ke level kelurahan.

Lalu, Kementerian Sosial juga memiliki pekerja sosial yang bekerja sampai ke pelosok. Representasi masyarakat, seperti LPAI, lembaga tempat Reza bernaung juga telah mendirikan Seksi Perlindungan Anak tingkat RT (SPART).

"Jadi sudah banyak sebetulnya. Tinggal bagaimana menyinergikan itu semua sehingga betul-betul bisa bekerja sama, bukan sama-sama bekerja," imbuh Reza.

Di sisi lain, Reza juga menyinggung soal perlindungan negara terhadap kelompok pria yang juga menjadi korban kekerasan. Selama ini mereka menjadi kelompok yang terabaikan. Padahal, kasus kekerasan seksual terhadap kaum adam terus naik.

Butuh empati

Mengutip dari data Kemendagri, saat ini hanya terdapat 98 UPTD PPA dari 548 kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Artinya, sebanyak 82% pemda tidak memiliki instrumen kelembagaan, anggaran, dan personalia untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Asisten III Sekretaris Daerah Klaten, Sri Winoto, mengakui wilayah yang dipimpinnya menjadi salah satu daerah yang belum memiliki UPTD perlindungan anak dan perempuan.

Untuk membentuk itu, kata Winoto, juga tidak mudah karena perlu kajian dan analisis beban kerja serta ketersediaan sumber daya manusianya.

Hal senada diutarakan mantan Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni. "Pembentukan UPTD PPA juga harus dibarengi kesiapan SDM untuk mengelolanya. Selain sabar, butuh empati bahwa dia ialah korban," ucapnya.

Ia menyampaikan, hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang berhasil diproses ke meja hijau. Budi juga mempertanyakan, apakah UPTD ini akan dijalankan para ASN di suatu birokrasi tertentu.

Menurut Budi, pihak yang paham betul tentang kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ialah mereka yang berasal dari komunitas seperti yang selama ini berjalan. (JS/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More