Rabu 22 Januari 2020, 20:55 WIB

Anies Bisa Kena Pidana karena Revitalisasi Monas

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Anies Bisa Kena Pidana karena Revitalisasi Monas

Antara
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020)

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana menyebut Gubernur Anies Baswedan berpotensi terjerat pidana karena proyek revitalisasi Monas

Pasalnya, Monas merupakan cagar budaya yang wajib dilindungi dan dilestarikan.

"Saya tidak mengajari tapi saya mengingatkan ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (tentang Cagar Budaya), disebutkan setiap orang dilarang mengubah fungsi diruang cagar budaya atas seizin menteri dan bisa dikenakan pidana," kata Justin dalam rapat Komisi D bersama Dinas Citata DKI Jakarta, di Gedung DPRD, Rabu (22/1).

Pasal 66 UU 11 Tahun 2010 pada ayat 1 menyatakan setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Lalu pada ayat 2 berbunyi setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal

Adapun sanksinya bagi perusak cagar budaya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp5 miliar. Hal itu tertuang dalam Pasal 105 UU 11 tahun 2010.

Dalam situs Cagar Budaya oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tertera SK penetapan Monas sebagai cagar budaya tertulis SK Gubernur No475 tahun 1993. Dengan Kategori Cagar Budaya ialah kawasan. Serta nama pemiliknya adalah Pemda DKI Jakarta.

Diketahui, sebanyak 190 pohon ditebang oleh Pemprov DKI terkait revitalisasi di kawasan Selatan Monas. Mereka mengklaim bahwa revitalisasi tersebut akan dibuatkan ruang terbuka hijau.

Banjir kritikan datang dari Komisi D DPRD dalam rapat kerja tadi siang. Ketua Komisi D, Ida Mahmudah meminta Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI menghentikan sementara proyek tersebut, hingga mendapatkan izin dari Kementrian Sekretariat Negara. Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More