Rabu 22 Januari 2020, 19:36 WIB

Pemkot Surabaya: Surat Iuran Pribumi-Nonpribumi Dibatalkan

Faishol Taselan | Nusantara
Pemkot Surabaya: Surat Iuran Pribumi-Nonpribumi Dibatalkan

Antara
Peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/10/2019).

 

PENGURUS RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, telah membatalkan edaran mengenai iuran dengan membedakan antara pribumi dan nonpribumi.

"Surat dibuat tidak sesuai dengan prosedur dan sudah dicabut oleh  pengurusnya," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Rabu (22/1).

Sebelumnya, beredar surat edaran hasil keputusan bersama RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Dalam surat itu diterangkan setiap warga nonpribumi diwajibkan membayar iuran dua kali lipat jika ingin mendirikan bangunan di kelurahan setempat.

Baca juga: Perawatan Buruk Jadi Penyebab Kecelakaan Bus Purnama Sari

Pemerintah Kota Surabaya sudah mengeluarkan pedoman pembatalan surat di semua tingkat sampai RT. Apalagi, yang dilakukan RW 03 Kelurahan  Bangkingan, Kecamatan Laksantri, menyalahi prosedur.

"Sebelum dia menyampaikan kepada masyarakat, harus diverifikasi dan diteliti oleh lurah, tidak lantas diumumkan ke masyarakat," katanya.

Baca juga: Kapolda Akui Ari Sigit Dapat Aphard meski bukan Member MeMiles

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafii mengatakan, Komisi A DPRD Surabaya berencana mengundang pengurus RT, RW  03 Kelurahan Bangkingan, camat dan lurah.

Karena sudah ada permintaan maaf dan mencabut peraturan kontroversi  tersebut, Komisi A membatalkan mengundang mereka. "Nanti kalau kita panggil malah bisa panjang," tuturnya.

Agar tidak terulang seperti kejadian di RW 03 Bangkingan, kata politisi  Partai NasDem ini, Komisi A menjadwalkan mengundang Asisten I Bidang  Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Surabaya, Biro Pemerintahan,  Biro Hukum Kota Surabaya pada pekan depan.

"Kita undang untuk menyampaikan terkait Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang RT, RW dan LPMK," katanya.

Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), Rukun  Tetangga (RT). diharapkan tidak ada peraturan kontroversi lagi di tingkat RT dan RW.

"Lurah harus tahu di wilayahnya mengenai apa yang menjadi program RT, RW  dan LPMK," ujarnya.(X-15)

 

 


 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More