Rabu 22 Januari 2020, 18:30 WIB

Wapres Tolak Usulan Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Wapres Tolak Usulan Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

MI/Haryanto Mega
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menegaskan sikap pemerintah tetap pada keputusannya untuk tidak membuat kebijakan pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB). Namun demikian, pemerintah masih membuka peluang untuk pembentukan provinsi baru di Papua.

“Selama ini masih berpegang pada prinsip moratorium. Tidak ada pemekaran, kecuali yang menyangkut Papua,” kata Ma’ruf di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (22/1).

Hal tersebut dikatakan Wapres menanggapi permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengusulkan agar pemerintah mencabut moratorium DOB. Menurut Wakil Ketua DPD Nono Sampono, saat ini setidaknya ada 173 usulan dari berbagai pihak untuk membuat DOB.

Namun demikian, ungkap Wapres, pemerintah saat ini masih yakin belum ada urgensi untuk melakukan pemekaran wilayah. Pasalnya, tambah Ma’ruf, apabila satu wilayah diberikan pemekaran, wilayah lain akan menuntut kebijakan sejenis.

“Yang nanti dipertimbangkan itu kalau memang mendesak dan menjadi prioritas. Yang pasti Papua. Yang lainnya belum,” tegasnya.

Baca juga : Permohonan Pemekaran Daerah Menumpuk di DPR

Terkait dengan rencana pemekaran Provinsi Papua, Wapres menjelaskan, pemerintah masih terus mempertimbangkan dampak yang muncul dari kebijakan DOB. Menurutnya, wacana yang saat ini berkembang yaitu Papua akan ditambah 2 provinsi lagi.

“Masih dalam pertimbangan, pembahasan baik buruknya, efektif apa tidaknya,” pungkasnya.

Di sisi lain Majelis Rakyat Papua (MRP) ternyata belum menyetujui usulan pemerintah untuk pemekaran di provinsi tersebut.

Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro usai bertemu Wapres beberapa waktu menyebutkan, usulan elite Papua yang menginginkan adanya pemekaran provinsi tersebut ke Presiden Joko Widodo dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat lokal.

Demas menegaskan, pemekaran Papua harus melalui proses persetujuan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Hal tersebut tercantum dalam UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Bahkan untuk Papua Barat ada DPR Papua Barat dan MRPB. Karena kita satu UU,” tegasnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/SUPARDJI RASBAN

Komisi I DPR Minta Karantina Wilayah Disegerakan

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 01 April 2020, 10:29 WIB
Berbagai kebijakan sudah berjalan selama 1 bulan selama adanya korona belum bisa menekan perkembangan virus...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KPK Buka Kunjungan Daring Rutan

👤DHIKA KUSUMA WINATA 🕔Rabu 01 April 2020, 10:10 WIB
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang kebijakan penutupan layanan kunjungan tahanan secara tatap muka di tengah pandemi virus...
MI/M Irfan

Yasonna Pastikan WNA Pekerja Proyek Strategis Boleh Masuk RI

👤Henri Siagian 🕔Rabu 01 April 2020, 09:46 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan aturan yang melarang bagi warga negara asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya