Rabu 22 Januari 2020, 15:50 WIB

Lotus Putra, Nama Anak Usaha Jiwasraya

Putra Ananda | Ekonomi
Lotus Putra, Nama Anak Usaha Jiwasraya

ANTARA/Puspa Perwitasari
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui pembentukan anak usaha PT Asuransi Jiwasraya guna menjadi salah satu solusi mengatasi gagal bayar jatuh tempo nasabah Jiwasraya.

"Sudah kita setujui (mereka) membuat anak perusahaan namanya Lotus Putra," tutur Wimboh saat ditemui usai mengikuti rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi XI di  Jakarta, Rabu (22/1).

Wimboh melanjutkan Lotus Putra akan diberikan hak untuk mengurus atau menangani kumpulan beberapa asuransi BUMN lainnya. Nantinya anak perusahaan Jiwasraya ini akan dijual kepada investor. Dengan begitu Jiwasraya akan mendapatkan dana segar sebagai tambahan untuk membayar utang jatuh tempo para nasabahnya.

DPR Ancam Cabut Fungsi OJK

"Angka penjualannya nanti tergantung hasil negoisasi. Bisa di atas Rp 3 triliun," ungkapnya.

Selain mendirikan anak perusahaan, Wimboh melanjutkan langkah penyelematan Jiwasraya juga akan dilakukan dengan cara pembentukan holding beberapa perusahaan. Pihaknya masih terus menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memfinalisasi rencana pembentukan holding.

"Kita sepakat holding tapi mekanismenya masih terus dirundingkan. Holding ini ranahnya ada di kementerian," paparnya.

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus menyebut, terdapat tiga opsi untuk mengembalikan dana nasabah yang diinvestasikan di  Jiwasraya. Menurut dia, tiga opsi adalah pembentukan holding asuransi, penggelontoran bail out, dan memberikan penyertaan modal negara. "Itu semua harus konsultasi dan dipikirkan DPR secara maksimal," katanya

Opsi tersebut, kata Deddy akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya yang telah dibentuk oleh Komisi VI DPR RI kemarin. Menurut dia, Panja  tidak akan mengurusi penegakan hukum, melainkan fokus penyelamatan perusahaan, pengembalian dana nasabah, dan perbaikan regulasi agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

"Kita ingin agar proses hukum yang ada di Kejaksaan itu benar-benar terjadi secara cepat, sehingga tidak ada urgensinya lagi membentuk pansus. Itu yang sudah disepakati," kata Deddy. (E-1)

 

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More