Rabu 22 Januari 2020, 15:00 WIB

Sengketa Tanah itu Berbahaya

Raja Suhud | Ekonomi
Sengketa Tanah itu Berbahaya

IST/ATRBPN
Warga menunjukan sertifikat miliknya yang dibagikan Presiden Joko Widodo di Kantor Bupati Manggarai Barat, Provinsi NTT, Selasa (21/1)

 

Implikasi dari sulitnya masyarakat mendapat sertifikat tanah adalah munculnya sengketa pertanahan.

Menurut Presiden Joko Widodo keluhan mengenai sengketa pertanahan sering ia temui karena masyarakat tidak memegang sertifikat tanah.

"Dari 2015, setiap saya ke daerah keluhannya selalu tentang sengketa pertanahan. Ini dikarenakan  masyarakat tidak memegang yang namanya sertipikat tanah," kata Presiden saat kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Provinsi NTT, Selasa (21/1).

Menurut Presiden, sengketa pertanahan itu berbahaya karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

"Untuk itu, saya perintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar mempercepat penyertifikatan tanah. Sebelum tahun 2017, Kantor Pertanahan di daerah menerbitkan 500.000 sampai 1.000.000 sertifikat tiap tahunnya sementara jumlah bidang tanah di wilayah Indonesia 126 juta bidang tanah dan baru bersertifikat sekitar 46 juta bidang tanah," ungkap Presiden.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, menurut Presiden, masyarakat harus menunggu 160 tahun apabila ingin mendapat sertifikat tanah. "Untuk itu, saya minta kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar menerbitkan 5 juta sertipikat tanah pada tahun 2017, 7 juta pada tahun 2018 dan 9 juta pada tahun 2019. Harus begitu, yang penting masyarakat dilayani," kata Presiden.

Terkait sengketa tanah, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan bahwa penanganan sengketa pertanahan merupakan salah satu tugas utama dari Kementerian ATR/BPN.

"Sertifikat tanah itu harus abadi artinya berlaku seumur hidup untuk pemiliknya. Tugas kami adalah menjaga hal tersebut. Saya juga meminta agar seluruh jajaran Kantor Pertanahan didaerah giat melakukan komunikasi dengan aparat hukum terkait penanganan sengketa tanah," kata Wakil Menteri Surya Tjandra

Ia pun menambahkan bahwa selain membantu penanganan sengketa pertanahan, tugas dari Kementerian ATR/BPN adalah menyelesaikan pendaftaran tanah-tanah di Indonesia pada tahun 2025. (E-1)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More