Rabu 22 Januari 2020, 13:48 WIB

Imigrasi Akui Harun Masiku Sudah Kembali ke Indonesia

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Imigrasi Akui Harun Masiku Sudah Kembali ke Indonesia

MI/Rommy Pujianto
Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.

 

DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku sudah berada di Indonesia. Tersangka kasus suap pergantian antarwaktu dari PDIP itu sudah kembali ke Tanah Air sejak 7 Januari 2020.

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan ada keterlambatan data terkait dengan sistem informasi teknologi di Bandara Soekarno Hatta sehingga pihaknya baru mengetahui Harun ternyata sudah masuk ke Indonesia.

"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta bahwa HM (Harun) telah melintas masuk kembali ke Jakarta pada 7 Januari 2020," kata Ronny melalui keterangannya, Rabu (22/1).

Baca juga : KPK Selisik Keberadaan Harun Masiku di Sulsel

Pihak imigrasi sebelumnya menyatakan Harun meninggalkan wilayah Indonesia pada 6 Januari 2020 dengan tujuan Singapura melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imigrasi kemudian menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia.

Ronny mengatakan ada persoalan jeda waktu dalam pemrosesan data perlintasan sehingga data masuk Harun Masiku tiba di Indonesia terlambat diketahui. Harun yang kembali pada 7 Januari diketahui kembali ke Indonesia melalui perlintasan di Terminal 2F.

Ia pun memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian Ditjen Imigrasi untuk mendalami soal keterlambatan data perlintasan di Terminal 2F Bandara tersebut.

"Hasil pendalaman akan segera dilaporkan kepada saya. Namun yang utama bahwa informasi kepulangan HM (Harun) ke Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020 juga telah ditindaklanjuti dengan penetapan status dicegah untuk tidak keluar negeri atas dasar perintah pimpinan KPK," kata Ronny. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

MI/Susanto

Perpres Supervisi Pertegas Kewenangan KPK Ambil Alih Kasus Korupsi

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 09:06 WIB
"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Kepolisian Negara Republik...
ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya