Rabu 22 Januari 2020, 13:12 WIB

Mahfud Tegaskan Hukum Ditaati karena Disepakati

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Mahfud Tegaskan Hukum Ditaati karena Disepakati

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pidato pada acara diskusi panel Law and Regulations Outlook 2020

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan hukum harus ditaati karena telah disepakati bukan karena kebenarannya.

Mahfud menjelaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bisa diamandemen karena adanya pandangan berbeda terkait kebenarannya. Kemudian pihak-pihak terkait membuat kesepakatan untuk memperbaruinya.

"UUD sekarang ada yang bilang lebih baik, ada juga yang bilang demokrasi kebablasan. Semua pendapat itu benar. Kalau semua yang benar diakomodasi, hukum tidak akan jadi. Maka itu diambil jalan tengah, disepakati," ujar Mahfud, Rabu (22/1).

Sama halnya dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Perbedaan pandangan terkait kebenaran hukum tersebut pasti akan terjadi. Maka dari itu, pemerintah akan membahas lebih dulu bersama DPR. Masyarakat pun boleh terlibat dengan memberi masukan selama proses pembahasan berlangsung.

Ia pun menanggapi santai aksi-aksi demonstrasi yang muncul untuk menentang omnibus law. Menurutnya, sebagian besar pendemo turun ke jalan karena mispersepsi.

Baca juga: Dasco: DPR Paling Lambat Terima Draft Omnibus Law Pekan Depan

Banyak yang menganggap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibuat untuk mengakomodir masuknya pengusaha asing terutama Tiongkok ke Tanah Air.

"Padahal tidak. Semangatnya adalah mempermudah semua investor, lokal atau asing semua sama. Tidak ada urusan khusus sama Tiongkok," tuturnya.

Lagi pula, lanjut dia, investasi hanya sebagian kecil poin yang dibahas dalam omnibus law. Hal utama yang menjadi perhatian adalah penciptaan lapangan kerja dengan mempermudah proses-proses berinvestasi.

Kepada pihak-pihak yang menentang karena tidak memahami omnibus law secara utuh, pemerintah siap memberikan penjelasan. Namun, bagi pihak yang menentang karena perbedaan pandangan terkait kebenaran, mereka bisa memberikan masukan kepada DPR.

"Omnibus law bukan lah hukum luar biasa. Omnibus law sama seperti hukum lainnya. Itu hanya metode penyelesaian masalah-masalah hukum yang selama ini terjadi dan mengganggu jalannya pemerintahaan," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

Istimewa

Katib Aam PBNU: Kawal Tegaknya Ideologi Pancasila

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 19:10 WIB
GP Ansor terus berjuang mengawal negara termasuk menjaga tegaknya ideologi...
Antara/Hafidz Mubarak A

Presiden Terbitkan Perpres Supervisi Kasus Korupsi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 17:54 WIB
Dalam beleid turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diatur mekanisme supervisi dan pengambilalihan kasus...
Antara/renoEsnir

Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokrosaputro Ajukan Banding

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 17:35 WIB
Permohonan banding Komisaris PT Hanson International itu sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya