Selasa 10 Februari 2015, 00:00 WIB

Kompolnas akan Klarifikasi Budi Waseso

Kompolnas akan Klarifikasi Budi Waseso

ANTARA/PRASETYO UTOMO
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala (kanan) bersama anggota Kompolnas M Naseer

 
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan meminta klarifikasi Kabareskrim Komjen Budi Waseso terkait dengan aduan pemalsuan surat mutasi yang diperkarakan pada 2012.

Menurut anggota Kompolnas, M Naseer, maraknya kasus aduan masa lalu yang kini dibuka kembali membuat salah satu calon Kapolri, Komjen Budi Waseso, terkena imbasnya. Untuk memastikan tidak ada gejolak di kemudian hari, Kompolnas akan mengklarifikasi hal itu ke Budi Waseso.

"Sekarang ini jadi banyak orang menghidupkan kasus lama untuk mengambil kesempatan. Kasus Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen, sekarang Budi Waseso. Padahal sebelumnya, Kompolnas sudah melakukan klarifikasi," ujar Naseer kepada Metrotvnews.com, kemarin.

Naseer menjelaskan, untuk kasus aduan yang dilakukan bekas Wakapolda Sulawesi Utara Kombes Jenmard Mangolui Simatupang terkait dengan tuduhan adanya dugaan pemalsuan surat mutasi yang dilakukan Budi Waseso saat menjabat Kabiro Pengamanan Internal Polri (Paminal), Kompolnas sudah melakukan klarifikasi dan kasus tersebut sudah diselesaikan.

Naseer menuturkan apa yang dilakukan Budi Waseso saat itu sudah benar dan ketiga pejabat tinggi Polda Sulut yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan menerima suap sudah dinyatakan bersalah dan dimutasikan.

Di kesempatan berbeda, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan calon Kapolri baru nanti harus memenuhi kualifikasi.

"Paling penting ialah persyaratan terpenuhi, mulai prestasi, dedikasi, loyalitas, hingga tanpa cela," ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan Komisi III tidak mempersoalkan empat nama calon Kapolri baru yang sudah mengemuka, yakni Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Arsul menambahkan, agar tidak terulang peristiwa yang sama dengan Komjen Budi Gunawan, Kompolnas sebaiknya melibatkan KPK dan PPATK dalam menelusuri rekam jejak para kandidat.  (Nur/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More