Rabu 22 Januari 2020, 11:18 WIB

Sri Mulyani Akui OJK Perlu Dievaluasi

Damar Iradat | Ekonomi
Sri Mulyani Akui OJK Perlu Dievaluasi

ANTARA/Reno Esnir
Menteri Keuangan Sri Mulyani

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih perlu dievaluasi. Menurutnya, pengawasan di sektor keuangan memang masih belum sempurna.

Pernyataan Ani, sapaan Sri Mulyani, merespons ucapan Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga. Eriko sebelumnya membuka kemungkinan terhadap pengembalian fungsi OJK ke Bank Indonesia (BI).

"Pasti belum sempurna, masih perlu banyak hal yang diperbaiki, termasuk dari sisi perundang-undangan," kata Ani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Ani mengatakan pihaknya akan terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Ini menurutnya dalam rangka agar pemerintah dapat menjaga stabilitas sistem keuangan.

Baca juga: DPR Ancam Cabut Fungsi OJK

Namun begitu, mantan Direktur Bank Dunia itu tidan menjawab dengan lugas apakah setuju atau menolak usulan Eriko.

Eriko sebelumnya mengusulkan agar fungsi pengawasan OJK kembali ke BI. Ia berkaca pada permasalahan pengelolaan keuangan yang menyeret sejumlah lembaga jasa keuangan.

Paling menyita perhatian ialah masalah gagal bayar dan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero), masalah likuiditas pada AJB Bumiputera 1912, hingga permasalahan permodalan dan tingginya tingkat kredit macet PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Dalam hal ini, OJK bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan pengelolaan keuangan lembaga jasa keuangan. OJK punya fungsi pengawasan yang bisa meminimalisasi kasus-kasus di industri keuangan.

"Kemarin, teman-teman internal kita (Komisi XI) juga bicara dulu, mereka melakukan itu untuk pengawasan yang lebih baik. Nah, ternyata hasilnya tidak maksimal," ungkap Eriko, kemarin.

Selain itu, Komisi XI DPR juga berencana mengevaluasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Komisi XI menganggap kinerja OJK melempem dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More