Rabu 22 Januari 2020, 09:15 WIB

Kejagung Tegaskan Siap Hadapi Praperadilan Tersangka Jiwasraya

Juven MS | Politik dan Hukum
Kejagung Tegaskan Siap Hadapi Praperadilan Tersangka Jiwasraya

MI/Susanto
Jaksa Agung ST Burhanuddin

 

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menegaskan siap melawan semua pihak yang ingin mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero). Tersangka dipersilakan melakukan upaya perlawanan hukum terhadap Kejagung.

"Ya tidak apa-apa (mengajukan praperadilan). Kami lawan kok," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat dikonfirmasi, Rabu (22/1).

Burhanuddin menilai pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya kerugian negara dalam kasus ini sudah cukup memperkuat posisi Kejagung. Penyidik dipastikan Burhanuddin memiliki bukti keterlibatan para tersangka dalam skandal rasuah PT Jiwasraya.

"Ada pernyataan dari BPK bahwa itu kerugian negara. Kan lagi dihitung," tegasnya.

Serangkaian pemeriksaan saksi kasus Jiwasraya terus dilakukan penyidik Kejagung. Mereka yang diperiksa terdiri dari sejumlah unsur, mulai dari swasta hingga petinggi di Jiwasraya.

Baca juga: Tiga Panja Jiwasraya tidak akan Tumpang-tindih

Tim juga bergerak melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Terutama di kediaman para tersangka.

Beberapa aset berharga milik para tersangka berupa kendaraan mewah hingga sertifikat tanah disita penyidik. Kuat dugaan aset-aset tersebut berkaitan dengan perkara.

Kejagung menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya.

Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.

Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More