Rabu 22 Januari 2020, 08:50 WIB

DPD Ingatkan Kejagung Hindari Kriminalisasi di Kasus Nduga

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPD Ingatkan Kejagung Hindari Kriminalisasi di Kasus Nduga

MI/MOHAMAD IRFAN
Anggota DPD RI asal Papua, Yorrys Raweyai.

 

PANITIA Khusus tentang masalah Papua DPD RI menyoroti penyelesaian kasus penembakan karyawan Istaka Karya di Nduga, Papua. Penyelesaian kasus itu dengan adil dan tepat dianggap sangat penting karena saat ini kasus tersebut menjadi perhatian internasional.

Anggota DPD RI asal Papua, Yorrys Raweyai, mengatakan penyelesaian kasus Nduga harus dilakukan dengan objektif dan memenuhi unsur keadilan. Baik untuk keluarga korban maupun rakyat Papua.

"Ini harus diselesaikan, tetapi harus sangat hati-hati karena sangat disorot oleh internasional," ujar Yorrys dalam rapat Pansus Papua DPD dengan Kejaksaan Agung, di gedung DPD, Jakarta, kemarin.

Yorrys menambahkan penyelesaian kasus kekerasan di Papua berpotensi meningkatkan ekskalasi konflik di Papua. "Apalagi saat ini sudah ada tersangka Mispo Gwijangge yang menurut kami ada beberapa kejanggalan," imbuhnya.

Mispo diduga masih di bawah umur sehingga tidak bisa dijerat, kecuali diproses hukum anak. Yorrys berharap Kejagung memastikan tidak ada kesalahan apalagi kriminalisasi atas kasus Nduga itu.

Staf Ahli Jaksa Agung RI, Sugeng Purnomo, mengatakan, bila persidangan telah dilakukan, pasti ada dokumen yang membuktikan Mispo berusia 20 tahun alias sudah dewasa. Kasusnya yang berstatus P-21 juga menandakan berkasnya telah lengkap dan dapat disidangkan.

Di kesempatan yang sama, anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma, meminta Kejagung melaporkan ke DPD progres penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. "Tolong komunikasikan pada kami apa yang kurang sehingga beberapa kasus tidak bisa naik jadi penyidikan. Kami akan komunikasikan kekurangan itu pada Komnas HAM," ujar Filep.

Dalam kaitan penyelesaian kasus HAM masa lalu di Papua itu, Sugeng mengakui Kejagung kesulitan mengumpulkan bukti karena peristiwa yang terjadi sudah sangat lama.

Namun, ia menekankan Kejagung selalu merespons dengan cepat laporan Komnas HAM. "Kami menerima surat penyelidikan dari Komnas HAM soal kasus Paniai, Wasior, Wamena. Kasus Wasior, Wamena sampai sekarang belum bisa dipenuhi jadi penyidikan, masih terjadi bolak-balik berkas dari Kejagung dan Komnas HAM." (Pro/P-2)

Baca Juga

Antara/Usman

PAN Copot Mulfachri dari Jabatan Wakil Ketua Komisi III

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 06 April 2020, 13:18 WIB
Pencopotan itu dinilai hal biasa sebagai bentuk penyegaran. Mulfachri juga disebut menerima keputusan...
Istimewa/DPR

Alihkan Anggaran Pemindahan IKN untuk Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 13:15 WIB
Menurut Guspardi, pengalihan anggaran untuk penanganan virus Covid-19 yang sudah mewabah hampir seluruh provinsi di Indonesia harus segera...
ANTARA/Aprillio Akbar

Komisi II DPR Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 06 April 2020, 12:48 WIB
Dalam komposisi APBN 2020, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp400 triliun, termasuk anggaran pemindahan ibu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya