Rabu 22 Januari 2020, 08:40 WIB

Stafsus dan Wantimpres Minim Lapor Kekayaan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Stafsus dan Wantimpres Minim Lapor Kekayaan

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seluruh menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri pada kabinet Indonesia Maju yang berstatus 'pejabat baru' sudah seluruhnya menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Tercatat ada 13 pejabat dalam kabinet yang baru menduduki jabatan publik pertama kali. Ketiga belas pejabat tinggi itu menyetorkan LHKPN sebelum batas waktu penyampaian, yakni pada 20 Januari 2020 atau terhitung tiga bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.

"KPK mengapresiasi kepatuhan 100% LHKPN untuk jenis pelaporan khusus oleh menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka ialah para penyelenggara negara yang diwajibkan undang-undang untuk menyampaikan laporannya saat menduduki jabatan publik pertama kali," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati, kemarin.

Dari data keseluruhan 51 menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri saat ini tercatat 22 orang atau sekitar 43% telah melaporkan harta kekayaan masing-masing.  Sisanya, sebanyak 29 orang (57%) merupakan wajib lapor jenis pelaporan periodik dengan batas waktu pelaporan 31 Maret 2020.

Adapun untuk para staf khusus (stafsus) presiden dan wakil presiden yang berjumlah 21 orang, baru satu orang sudah melaporkan harta kekayaannya. Sebelumnya, stafsus milenial Presiden Joko Widodo sepakat menyampaikan LHKPN paling lambat bulan ini.

KPK mengimbau para staf khusus untuk segera menyampaikan LHKPN. Terhitung sejak dilantik pada 21 November 2019 lalu, kewajiban pelaporan selambat-lambatnya pada 20 Februari 2020.

Untuk ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang berjumlah sembilan orang, KPK mencatat sampai saat ini belum ada yang melaporkan harta kekayaan. Mereka ialah para penyelenggara negara yang termasuk kategori wajib lapor periodik.

"Selain kepatuhan lapor sesuai waktu yang ditentukan, KPK juga mengingatkan penyelenggara negara agar melaporkan hartanya secara jujur, benar, dan lengkap," ujar Ipi Maryati.

Ia menekankan LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara. (Dhk/P-2)

Baca Juga

Istomewa/DPR

Siapkan Skenario Guna Jaga Stok Pangan Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 12:34 WIB
DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tetap dapat menstabilkan dan menjaga stok pangan nasional agar tidak terjadi...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi Pastikan Tidak Ada Pembebasan Napi Koruptor

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 06 April 2020, 10:54 WIB
Di tengah pandemi covid-19, pembebasan bersyarat terbatas untuk narapidana...
Istimewa/DPR RI

DPR Menilai Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tidak Efektif

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 10:13 WIB
Politikus PAN ini tak melihat ada regulasi progresif untuk menunjang tugas-tugas penanggulangan virus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya