Rabu 22 Januari 2020, 07:55 WIB

Pendaftaran Tanah oleh Masyarakat Melonjak

Hld/Ant/E-1 | Ekonomi
Pendaftaran Tanah oleh Masyarakat Melonjak

DOK BANK MANDIRI
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kiri), Direktur Bank Mandiri Donsuwan Simatupang (tengah) di Jakarta, kemarin

 

ANIMo masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanah melonjak tahun ini. Di awal tahun ini saja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerima sebanyak 11,24 juta pendaftar.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan jumlah itu telah meningkat jika dibandingkan dengan di 2017 yang sebanyak 5,4 juta dan pada 2018 sebanyak 9,3 juta. Program sertifikasi tanah tengah digencarkan untuk mencapai target semua tanah di Indonesia besertifikat pada 2025 mendatang.

"Pendaftaran tahun ini mencapai lebih dari 11 juta bidang meskipun belum tentu semua tanah bisa tersertifikasi. Namun, kami yakin tahun depan akan lebih banyak lagi," ujar Sofyan kepada awak media di Jakarta, kemarin.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ialah dengan penerapan teknologi melalui digitalisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk dokumen-dokumen pertanahan.

"Kami mulai mengadopsi secara serius penerapan teknologi informasi dengan digitalisasi dokumen-dokumen pertanahan dan lain-lain. Kemudian pendaftaran tanah dengan teknologi, ini akan sangat membantu," tandasnya.

Pemerintah pun melanjutkan untuk menggencarkam program PTSL. Pasalnya, masih terdapat sebanyak 50% sengketa pertanahan yang tanahnya belum memiliki sertifikat. Program PTSL ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi sengketa yang terjadi akbat belum adanya sertifikat.

Sofyan menekankan bahwa keselarasan teknologi dan program PTSL ini untuk menyelesaikan sengketa.

"Layanan elektronik ini bisa mengurangi antrean hingga 50%. Program PTSL ini kita akan mengurangi sengketa seperti itu. Kita sudah digital, bisa cek website. Daftar langsung dapat sertifikat," paparnya.

Pakar hukum agraria Widhi Handoko mengatakan BPN sudah seharusnya menerapkan sistem daring (online) dalam urusan sertifikasi tanah.

"Bayangkan, jika sistemnya masih konvensional, dalam sehari mampu melayani berapa? Kalau online semua itu bisa lebih efisien," kata Widhi dalam sebuah diskusi di Semarang, Jawa Tengah. (Hld/Ant/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More