Rabu 22 Januari 2020, 07:50 WIB

Ketimpangan Gender Dinilai tidak Ekstrem

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Ketimpangan Gender Dinilai tidak Ekstrem

ANTARA FOTO/Audy Alwi
Rektor Universitas Indonesia sekaligus ekonom senior, Ari Kuncoro.

 

HASIL penelitian organisasi nirlaba asal Inggris, Oxfam yang bertajuk Time to Care terkait ketimpangan dunia yang berimbas pada kaum perempuan dinilai tidak terlalu berlaku bagi Indonesia.

Rektor Universitas Indonesia sekaligus ekonom senior, Ari Kuncoro, mengatakan ketimpangan, baik dari perspektif gender maupun ekonomi di Indonesia tidak separah apa yang disebutkan dalam laporan Oxfam.

"Justru di Indonesia itu tidak terlalu ekstrem karena kalau dilihat pekerja di Indonesia itu antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Di kelas pekerja, seperti pabrik tekstil, pertanian, itu banyak pekerjanya ialah perempuan. Sementara laki-laki menjadi sopir angkot, ojek, jadi sebenarnya tidak terlalu beda," kata Ari saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (21/1).

Ia tak menampik ketimpangan gender dan ekonomi itu nyata adanya. Namun, hal itu paling jelas terlihat di negara-negara lain yang masih menjadikan perempuan sebagai pelapis kedua pengganti laki-laki.

Kebanyakan perempuan di negara lain, kata Ari, hanya bekerja sebagai tenaga bantu dan pekerja lepas sehingga pendapatannya pun sulit menandingi kaum laki-laki yang memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap.

Sebelumnya dilaporkan, menurut penelitian itu, harta 2.153 miliarder di dunia masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekayaan gabungan dari 4,6 miliar orang di dunia. Karena itu, Oxfam meminta pemerintahan dunia membuat kebijakan baru guna mereduksi fakta ketimpangan itu.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan rasio Gini Indonesia mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu yang mencatat tingkat ketimpangan berada di posisi 0,382 poin.

"Penurunan rasio Gini menunjukkan ketimpangan semakin berkurang," tutur Iskandar kepada Media Indonesia.

Iskandar menambahkan program pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan menekan ketimpangan itu di antaranya, membuka kesempatan yang sama kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan. Hal itu diwujudkan melalui pemberian fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan akses pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil, seperti kredit usaha rakyat (KUR), bank wakaf mikro, kredit ultramikro yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan dan Dana Lembaga Pengelola Dana Begulir KUMKM. "Peningkatan dana desa, PKH dan social benefit transfer lainnya juga upaya pemerintah mengatasi ketimpangan." (Mir/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More