Rabu 22 Januari 2020, 06:30 WIB

Tiga Panja Jiwasraya tidak akan Tumpang-tindih

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Tiga Panja Jiwasraya tidak akan Tumpang-tindih

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Eriko Sotarduga (keempat kanan), Fathan (ketiga kiri).

 

TIGA panitia kerja (panja) yang kemarin dibentuk Komisi III, VI, dan IX DPR dipastikan tidak akan tumpang-tindih. Setiap panja terkait kasus dugaan megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya (persero) itu akan bekerja sesuai dengan bidang komisi.

"Kami sudah dan akan (terus) berkoordinasi dengan Komisi III dan VI sehingga nanti panja yang kami lakukan di tiap-tiap komisi bisa disinkronkan dan kita bisa dapatkan kesimpulan yang sama. Jadi, tidak overload dan tidak tumpang-tindih," ujar Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Dito mengatakan Komisi XI sepakat untuk membentuk pengawasan kinerja industri jasa keuangan, utamanya terkait dengan pengawasan dalam penyelesaian kasus Jiwasraya yang diduga merugikan negara hingga Rp13,7 triliun itu.

Panja Jiwasraya di Komisi VI akan fokus untuk memetakan masalah dan memperoleh solusi atas gagal bayar nasabah. Adapun panja di Komisi III fokus pada penegakan hukum.

Wakil Ketua Komisi VI yang juga Ketua Panja Jiwasraya, Aria Bima, menuturkan Panja Jiwasraya di komisinya hanya akan mengkaji tiga opsi penyelamatan, yaitu pembentukan holding asuransi BUMN, privatisasi atau pelepasan saham Jiwasraya, serta penyertaan modal negara (PMN).

Dia juga menegaskan akan memastikan pengelolaan manajemen dan keuangan Jiwasraya kembali sehat.

"Panja akan berkonsentrasi, targetnya secepat mungkin mengembalikan dana pemegang polis. Kita bantu melalui panja. Pengembalian ini tidak bisa lepas dari kinerja korporasi yang tidak sehat menjadi sehat," ungkapnya.

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan seharusnya DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang juga melibatkan banyak fraksi dan memiliki kewenangan yang lebih kuat. "Pembentukan panja itu merupakan kelemahan daya tawar DPR kepada pemerintah."

Sementara itu, Kejaksaan Agung memeriksa 13 saksi terkait dengan kasus mega-korupsi Jiwasraya, kemarin.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, mengatakan penyidik terus menelusuri adanya temuan berupa komisi (fee) fiktif kepada broker senilai Rp54 miliar.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan pemblokiran terhadap aset tersangka kasus Jiwasraya. Pemblokiran itu atas permintaan Kejaksaan Agung.(Uta/Iam/Mir/Hld/X-10)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR Awasi Penyerapan Anggaran Penanggulangan Covid-19

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 07:10 WIB
Fungsi DPR perlu tetap berjalan optimal meskipun di tengah pandemi ini termasuk...
ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Omnibus Law Cipta Kerja Antisipasi Krisis Akibat Korona

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 08 April 2020, 07:06 WIB
Dalam UU tersebut, salah satu muatan utamanya adalah kemudahan berusaha atau investasi dan penyederhanaan...
Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Deputi Penindakan KPK Harus Loyal, Pintar, dan Teruji

👤Cah/Van/P-1 🕔Rabu 08 April 2020, 06:45 WIB
Ketiganya menjalani tes uji makalah, presentasi, dan wawancara pada Kamis, 4 April 2020. Mereka juga akan menjalani tahapan wawancara pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya