Selasa 21 Januari 2020, 21:25 WIB

Pemerintah Diminta Evaluasi PP Sistem Manajemen SDM KPK

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
 Pemerintah Diminta Evaluasi PP Sistem Manajemen SDM KPK

MI/ Susanto
Masinton Pasaribu

 

ANGGOTA Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa pemerintah juga perlu meninjau dan mengevaluasi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK serta PP perubahannya.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi langkah pemerintah yang tengah menyiapkan tujuh aturan turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Selain menyiapkan 3 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden yang mengatur tentang KPK. Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi kembali PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK berikut PP perubahannya," terangnya kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).

Evaluasi PP 63/2005 dan perubahannya perlu dilakukan, lanjutnya, karena itu sudah tidak relevan dengan UU KPK yang baru. "Khususnya yang berkaitan dengan pegawai dan tim penasehat KPK," jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan tujuh aturan turunan UU KPK yang baru. Dari tujuh rancangan aturan tersebut, tiga di antaranya merupakan peraturan pemerintah (PP) dan empat beleid lainnya berbentuk peraturan presiden (Perpres).

"Aturan teknis tentang pelaksanaan sebuah UU adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden dan instruksi presiden," tandas Masinton. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Pemilihan Ketua MA Berlanjut ke Putaran II

👤Faustinus Nua 🕔Senin 06 April 2020, 13:28 WIB
Berdasarkan perolehan suara sejumlah calon pada putaran I tidak ada yang memenuhi syarat pemenangan pemilihan ketua...
Antara/Usman

PAN Copot Mulfachri dari Jabatan Wakil Ketua Komisi III

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 06 April 2020, 13:18 WIB
Pencopotan itu dinilai hal biasa sebagai bentuk penyegaran. Mulfachri juga disebut menerima keputusan...
Istimewa/DPR

Alihkan Anggaran Pemindahan IKN untuk Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 13:15 WIB
Menurut Guspardi, pengalihan anggaran untuk penanganan virus Covid-19 yang sudah mewabah hampir seluruh provinsi di Indonesia harus segera...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya