Selasa 21 Januari 2020, 21:25 WIB

Pemerintah Diminta Evaluasi PP Sistem Manajemen SDM KPK

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
 Pemerintah Diminta Evaluasi PP Sistem Manajemen SDM KPK

MI/ Susanto
Masinton Pasaribu

 

ANGGOTA Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa pemerintah juga perlu meninjau dan mengevaluasi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK serta PP perubahannya.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi langkah pemerintah yang tengah menyiapkan tujuh aturan turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Selain menyiapkan 3 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden yang mengatur tentang KPK. Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi kembali PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK berikut PP perubahannya," terangnya kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).

Evaluasi PP 63/2005 dan perubahannya perlu dilakukan, lanjutnya, karena itu sudah tidak relevan dengan UU KPK yang baru. "Khususnya yang berkaitan dengan pegawai dan tim penasehat KPK," jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan tujuh aturan turunan UU KPK yang baru. Dari tujuh rancangan aturan tersebut, tiga di antaranya merupakan peraturan pemerintah (PP) dan empat beleid lainnya berbentuk peraturan presiden (Perpres).

"Aturan teknis tentang pelaksanaan sebuah UU adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden dan instruksi presiden," tandas Masinton. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More