Selasa 21 Januari 2020, 22:08 WIB

KPK: Semua Menteri Baru Sudah Setor LHKPN, Stafsus Masih Minim

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
KPK: Semua Menteri Baru Sudah Setor LHKPN, Stafsus Masih Minim

Antara
Ipi Maryati

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan seluruh menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Maju sudah seluruhnya menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tercatat ada 13 pejabat dalam kabinet yang baru menduduki jabatan publik pertama kali.

Ketiga belas pejabat tinggi tersebut menyetorkan LHKPN sebelum batas waktu penyampaian yakni pada 20 Januari 2020 atau terhitung tiga bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019.

"KPK mengapresiasi kepatuhan 100% LHKPN untuk jenis pelaporan khusus oleh menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah para penyelenggara negara yang diwajibkan undang-undang untuk menyampaikan laporannya saat menduduki jabatan publik pertama kali," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (21/1).

Berdasarkan data keseluruhan 51 menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, saat ini tercatat 22 orang (sekitar 43%) telah melaporkan harta kekayaannya. Sisanya sebanyak 29 orang (57%) merupakan wajib lapor jenis pelaporan periodik dengan batas waktu pelaporan 31 Maret 2020.

Sementara itu, untuk para staf khusus presiden dan wakil presiden yang berjumlah 21 orang, baru tercatat satu orang sudah melaporkan harta kekayaannya. KPK mengimbau para staf khusus untuk segera menyampaikan LHKPN. Sejak dilantik pada 21 November 2019 lalu, maka kewajiban pelaporan selambat-lambatnya pada 20 Februari 2020.

Untuk ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang berjumlah sembilan orang, KPK mencatat sampai saat ini belum ada yang melaporkan harta kekayaannya. Mereka adalah para penyelenggara negara yang termasuk kategori wajib lapor periodik.

"Selain kepatuhan lapor sesuai waktu yang ditentukan, KPK juga mengingatkan kepada penyelenggara negara agar melaporkan hartanya secara jujur, benar dan lengkap. Sebab, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran para penyelenggara negara," tandas Ipi. (OL-8)

Baca Juga

Antara/Hafidz Mubarak A

Presiden Terbitkan Perpres Supervisi Kasus Korupsi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 17:54 WIB
Dalam beleid turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diatur mekanisme supervisi dan pengambilalihan kasus...
Antara/renoEsnir

Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokrosaputro Ajukan Banding

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 17:35 WIB
Permohonan banding Komisaris PT Hanson International itu sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri...
MI/Dwi Adam

Wapres: Demokrasi Jangan Cuma Formalitas

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 16:08 WIB
“Kita perlu terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan implementasinya semata-mata bukan hanya untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya