Selasa 21 Januari 2020, 19:24 WIB

Fit and Proper Test Cawagub DKI Akan Dibahas dalam Rapimgab DPRD

Suryani Wandari Putri Pertiwi | Megapolitan
Fit and Proper Test Cawagub DKI Akan Dibahas dalam Rapimgab DPRD

MI/ARYA MANGGALA
Anggota DPRD DKI Fraksi Nasdem Nova Harivan Paloh

 

ANGGOTA DPRD DKI Fraksi Nasdem Nova Harivan Paloh tak menampik jika dua kandidat calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta haruslah diketahui oleh publik sepak terjang karir dan latar belakangnya.

Namun dirinya belum bisa memastikan fit and proper test bisa dijalankan atau tidak, mengingat keputusan itu harus berdasarkan Rapat Pimpinan Gabungan di DPRD.

"Fit and proper itu akan dibahas di rapat pimpinan gabungan, kita akan tentukan tatibnya seperti apa. Disitu nanti baru kita bisa tentukan fit and proper test atau tidak," kata Nova saat dimintai keterangan Selasa (21/1).

Fit and Proper atau uji kepatutan dan kelayakan itu sebelumnya diusulkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar publik mengetahui kualitas cawagub yang diusulkan. Menurut PSI cara tersebut merupakan cara paling masuk akal untuk menilai kelayakan cawagub sebelum voting dimulai.

"Harus diputuskan di Rapat Pimpinan Gabungan, kalau enggak itu ya mungkin layak-layaks aja tapi alangkah lebih bagus nanti pas selesai tatib kita umumkan lagi," lanjut Nova.

Sebelumnya katanya, untuk menentukan Wagub ada dua mekanisme yakni melalui voting atau musyawarah mufakat. Namun tak menutup kemungkinan fit and proper dilakukan sebagai cara yang lebih baik.

Sementara itu, sebelumnya Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut dua cawagub yang diajuka tidak perlu menjalankan uji kepatutan dan kelayan mengingat keduanya sudah mumpuni dibidangnya masing-masing. "Enggak. Mereka sudah jago-jago semua," kata Taufik.

Hal ini justru terbalik dengan cawagub sebelumnya, Agung Yuliantono dan Ahmad Syaikhu dari PKS yang sempat menjalani serangkaian fit and proper test serta melakukan safari politik ke sejumlah fraksi. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More