Selasa 21 Januari 2020, 18:33 WIB

Dewan Pers Bentuk Pokja Khusus Hadapi Era Disrupsi, Ini Tugasnya

Ihfa Firdausya | Humaniora
Dewan Pers Bentuk Pokja Khusus Hadapi Era Disrupsi, Ini Tugasnya

MI
Ilustrasi media massa

 

ERA disrupsi digital memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan media arus utama sebagai pilar yang mengedepankan informasi berkualitas (good journalism).

Fakta tersebut membuat Dewan Pers membentuk Kelompok Kerja Keberlanjutan Media (Taskforce Media Sustainability) yang diresmikan hari ini (21/1) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat.

Pokja tersebut nantinya berada dibawah koordinasi Dewan Pers, namun operasionalisasinya dilaksanakan oleh asosiasi media, perusahaan pers, dan asosiasi wartawan.

Menurut Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo, Kelompok Kerja (Pokja) ini akan melakukan studi, riset, serta diskusi untuk membicarakan aspek-aspek yang terkait dengan persoalan keberlanjutan media di era disrupsi

"Ada banyak hal, baik yang terkait dengan profesionalisme media, maupun terkait bisnis media," ujarnya.

Baca juga : Di era Teknologi, Pers Jangan Abaikan Prinsip Verifikasi

Agus menjelaskan, ada 6 tugas utama yang akan diemban oleh Pokja berdasarkan surat keputusan Dewan Pers. Pertama, mengidentuifikasi maslaah-masalah keberlanjutan media yang sedang dihadapi pers nasional saat ini terkait perkembangan teknologi digital.

"Masalah-masalah yang dimaksud misalnya tentang sharing konten antara news agregator dengan news publisher, terkait tranparansi algoritma, terkait monopoli akses informasi dan lain-lain," jelas Agus.

Kedua, mengkaji bentuk-bentuk regulasi tentang keberlanjutan media di negara demokratis, misalnya Uni Eropa, Inggris, Jerman, AS.

"Kita tidak mengkaji di negara-negara yang belum demokrasi. Mengkaji ini bukan mengadopsi 100%. Jadi mempelajari secara kritis, tidak ujug-ujug seratus persen mengadopsi," tuturnya.

Ketiga, merumuskan prinsip-prinsip keberlanjutan media yang sesuai dengan amanah UU Pers No. 40 tahun 1999. Keempat, merumuskan inisiatif regulasi tentang keberlanjutan media.

Kelima, mengkomunikasikan prinsip-prinsip regulasi keberlanjutan media dengan pihak pemerintah, DPR, dan lain-lain. Dan keenam, menyampaikan laporan tentang kinerja Kelompok Kerja Keberlanjutan Media kepada Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menilai keputusan ini tidak terlepas dari dunia media yang mengalami perubahan.

"Itu bisa dilihat dari data-data tentang pembaca, pemirsa, dan seterusnya. Padahal, esensinya itu menyajikan informasi yang berkualitas atau good journalism. Kalau mesin ini gak bisa bertahan, maka kita gak bisa menyampaikan good journalism tadi," ujarnya.

Menurutnya, harus ada transformasi model bisnis supaya media bisa tetap bertahan.

"Dari situlah kami Dewan Pers membentuk tim untuk memikirkan, mengidentifikasi, apa saja perkara yang sekarang dihadapi dan apa saja yang harus dilakukan agar media ini tetap sustain. Karena kalau tidak, akan diambil alih oleh sektor lain yang pertanggungjawabannya tak bisa dipegang," jelasnya.

"Ujungnya nanti bisa memberikan rekomendasi terkait dengan regulasi kepada pemerintah dan DPR atau kita mengambil semacam inisiatif-inisiatif yang bisa bisa kita kerjakan di industri media ini," tandasnya.

Perwakilan Pokja Kemal Effendi Gani dari Forum Pemimpin Redaksi melihat pangkal permasalahan adalah adanya hal-hal yang belum adil dijalankan antara pemain-pemain besar global, seperti Google, Facebook, dan sejumlah agregator, dengan media-media di Indonesia.

"Ada masalah misalnya penggunaan data yang berhasil mereka himpun berdasarkan indeks yang mereka buat berdasarkan media-media di Indonesia. Itu belum jelas juga penggunaannya seperti apa, dan apakah media-media bisa menggunakannya dengan baik dan seksama atau tidak," ungkapnya.

Jadi tujuan Pokja ini, katanya, agar bagaimana media-media bisa berhubungan secara fair dengan platform-platform besar tadi.

"Kalau ada hubungan bisnis juga bagaimana itu bisa dilakukan dengan kalkulasi yang fair. Selama ini kan gak jelas tahu-tahu setiap berapa bulan sekali dikirimi hasil iklan dari google jumlahnya sekian, tapi kita gak tahu bagaimana kalkulasi itu dilakukan," katanya.

Baca juga : Berita Korupsi Perlu Dikemas secara Edukatif

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menilai para pemain di ranah media harus terdata.

"Jadi tahu, kalau kompetisi, kompetisi dengan siapa, kalau kolaborasi, dengan siapa? UU kita tentang pers memberikan kebebasan. Cuma satu, diminta untuk mendaftar. Supaya terdata," katanya.

Dia juga ingin mendorong agar iklan di media berita, khususnya daring, tidak boleh kepada media tidak terdaftar.

"Coba bicara juga dengan BPK. Tapi harus kerja bareng kalau yang itu. Kalau itu sudah terbentuk, saya juga bisa bicara dengan google, untuk hanya menaruh, untuk kategori media berita, adalah yang sudah terdaftar," ungkapnya.

"Nah, ini bisa membantu sustainability," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

Antara/Medcom.id

Skenario Antisipasi Kemacetan telah Disiapkan

👤Ins/Put/X-10 🕔Minggu 01 November 2020, 03:02 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan skenario mengurai volume kendaraan dengan menggratiskan biaya tol ketika volume...
Dok. Pribadi

BWA Resmikan Wakaf Sarana Air Bersih di Lereng Gunung Slamet

👤Syarief Oebaidillah 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 23:36 WIB
Setiap musim kemarau, warga lereng Gunung Slamet dan Pesantren At-Tholibiyah yang berada di Bumijawa, Tegal, Jawa Tengah ini akan mengalami...
Dok. Pribadi

Sekolah ASBC Komitmen Lahirkan Insan Nasionalis Kebangsaan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 23:34 WIB
Menurutnya, ASBC merupakan sekolah nasional unggulan berwawasan internasional yang mengimplementasikan sistem Spiritualisasi Pendidikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya