Selasa 21 Januari 2020, 15:09 WIB

Sidang Uji Materi UU ITE Diundur

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
Sidang Uji Materi UU ITE Diundur

MI/Bary Fathahilah
Ilustrasi: Sidang Uji Materi di Mahkamah Konstitusi

 

SIDANG permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditunda lantaran pihak pemerintah masih belum siap menyampaikan tanggapan.

Kuasa Hukum Pemohon Uji Materi UU ITE dan UU Hak Cipta M. Z Al-Faqih mengatakan, dalam persidangan, pihak pemerintah masih meminta tambahan waktu untuk memberikan tanggapan kepada pihak pemohon uji materi UU ITE dan UU Hak Cipta pada sidang berikutnya.

“Dalam persidangan disampaikan ada permintaan dari pihak pemerintah untuk diberikan waktu menyampaikan tanggapan dalam persidangan berikutnya. Pemerintah meminta tenggat waktu sampai tanggal 4 februari sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim,” ungkap Al-Faqih di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa (21/1) .

Permohonan yang teregistrasi dengan perkara nomor 78/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh PT. Nadira Intermedia Nusantara.

Baca juga:  UU ITE Kembali Menelan Korban, Minta Segera Direvisi

Al-Faqih menyampaikan pemohon mengajukan beberapa perbaikan, yaitu melakukan perubahan berkaitan dengan prinsipal yang memohonkan permohonan. Karena, ada perubahan dalam akta, ada penambahan nama direksi pada perusahaan pemohon.

Perbaikan permohonan yang kedua, pemohon menghilangkan pengujian pasal di Undang-Undang Penyiaran. Sedangkan perbaikan permohonan yang ketiga, pemohon mempertajam bagian kedudukan hukum sesuai dengan arahan Majelis Hakim Konstitusi pada sidang pendahuluan. 

“Selain itu ada pengurangan undang-undang yang diuji. Semula tiga menjadi dua undang-undang. Tapi pasalnya di Undang-Undang ITE dan di Undang-Undang Hak Cipta masih sama,” jelas Al-Faqih. 

Sebelumnya dalam sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta karena dianggap melakukan “penyiaran ulang siaran”.

Pemohon yang melaksanakan ketentuan UU Penyiaran untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari program lembaga penyiaran publik (TVRI) dan lembaga penyiaran swasta (TV-TV swasta yang bersiaran secara free to air) justru dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION ke pihak kepolisian karena menayangkan hasil karya cipta TV MNC Group.(OL-5)

Baca Juga

WHO/Satgas Covid-19/Tim Riset MI-NRC

Dengan 3M, Libur Panjang Tetap Aman

👤Ruta Suryana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:50 WIB
Tidak mudah membendung warga mengisi liburan di luar rumah. Gubernur Bali memilih mengawasi lebih ketat objek...
DOK METRO TV

Anak Muda Berperan Besar Satukan Indonesia

👤Gan/S3-25 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:34 WIB
Mentalnya pemuda ini harus dibangun sehingga sama-sama memiliki rasa toleransi, saling menghargai perbedaan agama, suku, ras, serta budaya,...
DOK KEMENHAN

Safari Menhan Prabowo Disebut Jajaki Beli Eurofighter

👤Cah/P-2 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:24 WIB
Tiga negara yang dikunjungi Prabowo memiliki produk pesawat tempur, yakni Amerika Serikat dengan pesawat siluman F-35, Prancis lewat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya