Selasa 21 Januari 2020, 15:01 WIB

DPR Pertimbangkan Kaji Ulang Kewenangan Pengawasan OJK

Putra Ananda | Ekonomi
DPR Pertimbangkan Kaji Ulang Kewenangan Pengawasan OJK

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah peserta menyimak saat acara sosialisasi layanan sistem elektronik pencatatan inovasi keuangan digital di Gedung OJK, Jakarta.

 

MENYIKAPI carut marutnya kesehatan industri keuangan yang melanda perusahaan pengelola investasi keuangan, DPR Berencana mengkaji ulang kewenagan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Eriko Sotarduga menyebut, fungsi pengawasan yang saat ini dijalankan OJK serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) kemungkinan besar akan dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

"Terbuka kemungkinan (dikembalikan fungsi pengawasan lembaga keuangan ke BI dan Kementerian Keuangan). Apa memungkinkan dikembalikan ke BI? Bisa saja. Di Inggris dan di beberapa negara sudah seperti itu," ungkap Eriko di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1).

Eriko mengatakan Komisi XI DPR akan mengevaluasi kewenangan pengawasan OJK melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Industri Keuangan yang baru dibentuk oleh Komisi XI pada Selasa (21/1).

OJK akan menjadi lembaga yang pertama kali dipanggil Panja Pengawasan Industri Keuangan DPR dalam mengatasi buruknya kesehatan keuangan perusahaan jasa pengelola investasi keuangan.

"Teman-teman internal bicara pemisahan dilakukan untuk pengawasan yang lebih baik. Nah, ternyata hasilnya tidak maksimal. Tapi kan kami tidak bisa menyalahkan begitu saja," terang Eriko.

DPR juga saat ini sedang menyusun program legislasi nasional (prolegnas) saat ini. Ia bilang pihaknya akan memasukkan revisi Undang-Undang (UU) tentang BI dan UU tentang OJK.

"Nanti kami akan mulai masuk ke perubahan UU BI dan UU OJK," jelasnya.

Diketahui, Jiwasraya sedang menjadi perhatian publik. Perusahaan menunggak pembayaran klaim jatuh tempo sebesar Rp802 miliar untuk produk saving plan per Oktober 2018. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalami masalah likuiditas.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus dugaan korupsi di Jiwasraya. Lembaga itu juga sudah menangkap lima tersangka yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Jiwasraya.

Persoalan keuangan juga melanda AJB Bumiputera. Hal itu awalnya terkuak pada 2010 lalu, di mana kemampuan AJB Bumiputera dalam memenuhi kewajibannya, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek alias solvabilitas hanya 82 persen. (Uta/OL-09)

Baca Juga

ANTARA/BUDI CANDRA SETYA

Banyak UMKM yang Bisa Dimobilisasi untuk Pemenuhan APD

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 April 2020, 08:53 WIB
Peran pemerintah daerah juga berguna dalam memberikan data untuk keperluan produksi dan distribusi alat-alat yang...
ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

HIPMI Minta Pembayaran THR Ditunda

👤Antara 🕔Rabu 08 April 2020, 07:35 WIB
Pemberian THR dapat ditunda dahulu hingga kondisi perusahaan dapat kembali stabil. Pasalnya, banyak sektor usaha yang saat ini tidak...
DOK KEMENTAN

Mentan Syahrul Luncurkan Belanja Pangan Gratis Ongkir

👤RO/S3-25 🕔Rabu 08 April 2020, 05:15 WIB
Terobosan kerja sama dengan Gojek sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar semua menteri termasuk pemerintah pusat dan daerah fokus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya