Selasa 21 Januari 2020, 09:40 WIB

Menhan Minta DPR Dukung Modernisasi Alutsista

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Menhan Minta DPR Dukung Modernisasi Alutsista

MI/Susanto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

 

PELANGGARAN wilayah perba-tasan tidak hanya dilakukan Tiongkok. Sejumlah negara tetangga Indonesia pun melakukan hal sama. Untuk menekan kejadian serupa, Kementerian Pertahanan ingin meningkatkan mutu alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Saya ingin tegaskan lagi di sini bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara. Beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita. Saya kira itu di Komisi I (DPR) memahami juga, mendukung pemerintah dan mendukung peningkatan pertahanan TNI dan sebagainya,” kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR yang digelar tertutup di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah memegang prinsip bahwa kedaulat-an tidak bisa dinegosiasikan. Kemudian untuk menekan pelanggaran batas wilayah, ­kekuatan pertahanan harus kuat dan juga mutunya tinggi.

“Kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi. Kita tidak bisa serta-merta punya pertahanan yang kuat.”

Prabowo menyebut selain Ti-ongkok, negara lain juga melanggar ­batas dan kedaulatan milik ­Indonesia. Sayangnya ia enggan mengungkap negara yang dimaksud.

Yang jelas, kata dia, pelanggaran dan klaim Laut Natuna Utara menjadi isu penting dan salah satu penyikapannya melalui modernisasi alutsista.

Rapat kerja yang juga dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI (Pur) Achmad Taufiqoer-rochman itu menyepakati upaya menghalau pelanggar batas wilayah RI. Komisi I DPR dan pemerintah sepakat meningkatkan jumlah alutsista dan personel di wilayah perbatasan, khususnya Natuna. Perincian jumlahnya akan dibahas di Badan Anggar-an DPR.

“Iya ada penguatan lah itu karena kan sesuai kemampuan TNI, jumlah kapal yang ada, personel dimiliki, dan juga kan wilayahnya Indonesia kan border enggak cuma Natuna. Seperti di Sulawesi mengarah ke Filipina, itu kan juga suka bermasalah,” kata anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, seusai rapat.

Dave menjelaskan persoalan di perbatasan cukup banyak, selain pelanggaran batas wilayah, juga tindak kriminal seperti penculik-an nelayan. (Cah/P-2)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More