Selasa 21 Januari 2020, 08:15 WIB

Panel Bentukan Pemerintah Sebut Myanmar tidak Lakukan Genosida

Basuki Eka Purnama | Internasional
Panel Bentukan Pemerintah Sebut Myanmar tidak Lakukan Genosida

AFP/MUNIR UZ ZAMAN
Sejumlah pengungsi Rohingya menonton kesaksian Aung San Suu Kyi di pengadilan internasional PBB.

 

PANEL bentukan pemerintah Myanmar, Senin (20/1), menyimpulkan bahwa militer negara Asia Tenggara itu kemungkinan melakukan kejatan perang terhadap komunitas muslim Rohingya namun tidak bersalah melakikan genosida. Namun, kesimpulan itu dikecam kelompok HAM.

Panel independen itu merilis hasil penyelidikan mereka menjelang pengadilan PBB akan memutuskan apakah mereka akan melanjutkan sidang atas tuduhan genosida terhadap Myanmar pada Kamis (23/1).

Menurut panel itu , sejumlah personel militer menggunakan kekerasan berlebihanm melakukan kejahatan, dan melakukan pelanggaran HAM termasuk membunuh warga tidak bersalah serta menghancurkan rumah mereka. Namun, kejatan itu tidak termasuk dalam aksi genosida.

"Tidak ada bukti yang memadai untuk mengatakan atau bahkan menyimpulkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan sekelompok warga, kelompok etnik, ras, atau kelompok beragama," ungkap panel itu.

Baca juga: Malaysia Kembalikan 150 Kontainer Sampah Plastik

Operasi militer Myanmar yang dimulai pada Agustus 2017 telah menyebabkan 740 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Selama ini, pemerintah Myanmar bersikeras operasi itu untuk memburu kelompok separatis Tatmadaw yang melakukan sejumlah aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan personel Myanmar tewas.

Namun, para pengungsi Myanmar mengatakan terjadi aksi pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembakaran yang dilakukan militer Myanmar.

Hingga kini, para pengungsu Myanmar menolak kembali ke kediaman mereka karena khaswatir dengan keselamatan mereka. (AFP/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More