Selasa 21 Januari 2020, 04:35 WIB

Kemenaker dan DPR Bahas RUU Omnibus Law

MI | Ekonomi
Kemenaker dan DPR  Bahas RUU Omnibus Law

ANTARA
Aksi buruh menolak Omnibus Law

 

KEMENTERIAN Ketenaga­kerjaan hari ini dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR. Salah satu agendanya ialah membahas naskah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Rencananya ada raker bersama Komisi IX DPR. Salah satu yang jadi bahan pembahasan ialah omnibus law,” ungkap Kepala Biro Humas Kemenaker, Raden Soes Hindharno, kemarin.

Hindharno tak mau berkomentar banyak perihal penolakan dari kelompok buruh atas rencana kehadiran UU omnibus law tersebut. Rancangan UU-nya pun dise­butnya masih belum bisa disebarkan ke publik.

“Kami belum bisa ­komentar atas hal ini,” tukas ­Hindharno.

Kemarin, ribuan buruh memadati gerbang utama kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan penaikan iuran BPJS Kesehatan.

Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya kelompok buruh setuju dengan percepatan investasi yang menjadi roh dari RUU tersebut.

Namun, dipastikan Said Iqbal, buruh akan melawan jika demi investasi, kesejahteraan dan masa depan buruh dikorbankan.

“Omnibus law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, omnibus law merupakan cara terbaik untuk menghancurkan kesejahteraan para pekerja,” ungkapnya.

Mengacu pada pernyataan Menteri Perekonomian, Menteri perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan, KSPI menyitir setidaknya ada enam hal yang diatur RUU itu merugikan buruh.

Di antaranya, omnibus law akan menghilangkan upah minimum sehingga meme­ngaruhi kesejahteraan buruh. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu, upahnya ­otomatis akan di bawah upah minimum.

Berikutnya, pihaknya menilai RUU tersebut akan mengurangi nilai pesangon. Di ­samping itu, ­fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing bebas tanpa batas dan ­buruh kontrak diperluas. (Des/Van/E-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

SK Lokasi Pelabuhan Blok Masela Diterbitkan

👤Suryani Wandari Putri 🕔Selasa 02 Juni 2020, 05:35 WIB
Sejauh ini calon pembeli dari gas yang dihasilkan dari Blok Masela masih PLN dan Pupuk...
ANTARA FOTO/Siswowidodo

Kementan Terus Tingkatkan Populasi Sapi Perah

👤Iam/E-3 🕔Selasa 02 Juni 2020, 05:20 WIB
Ketut mengatakan populasi sapi perah nasional pada 2019 sebanyak 561.061 ekor dengan produksi susu sebanyak 996.442...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Pengemudi Ojol dan Opang masih Harus Bersabar

👤Iam/E-2 🕔Selasa 02 Juni 2020, 05:05 WIB
Pihaknya berjanji dalam waktu dekat sudah ada keputusan perihal ojol dan opang tersebut. “Kita bergerak cepat. Kita kan waktunya juga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya