Senin 20 Januari 2020, 14:05 WIB

Pengusaha Minta Kaji Ulang Soal Permentan Bawang Putih

mediaindonesia.com | Ekonomi
Pengusaha Minta Kaji Ulang Soal Permentan Bawang Putih

Istimewa
Anggota Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dengan perkumpulan pengusaha bawang putih di Gedung DPR RI, Jakarta.

 

ANGGOTA Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dengan perkumpulan pengusaha bawang putih. RDPU terebut membahas soal kebijakan impor dan swasembada bawang putih.

Dalam rapat tersebut, salah satu perwakilan Perkumpulan Pengusaha Bawang Nasional (PPBN), Mulyadi mengusulkan agar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 39 dan Permentan Nomor 46 Tahun 2019 tentang impor bawang putih dicabut. 

“Kami mengusulkan agar permentan yang selalu berubah-ubah ini untuk dicabut, karena pokok dasarnya dari kegaduhan dan kekisruhan ini adalah wajib tanam kepada pengusaha atau importir,” tegas Mulyadi kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1). 

Namun, lanjut Mulyadi, pihaknya bukan menolak pelaksanaan swasembada bawang putih, justru pihaknya sepakat dengan rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan gagasan konsep post tarif. 

“Untuk swasembada bisa menggunakan post tarif, artinya dari swasta memberikan subsidi kepada petani atau pemerintah, tetapi jangan dibebankan wajib tanamnya, intinya di situ. Ada keterlibatan gotong royongnya pelaku usaha dan importir. Biar fungsi Dirjen Hortikultura Kementan jelas,” paparnya. 

Soal swasembada bibit, lanjut Mulyadi, pihaknya mempertanyakan kepada Kementerian Pertanian (Kementan), khusunya Dirjen Hortilkultura, berapa luas jumlah tanam saat ini untuk target swasembada bibit pada 2021. 

“iHal tu harus dibuka, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) luasnya hanya 5.000 hektare sedangkan lahan untuk swasembada bibit 70 ribu hektare, sehingga kami menyampaikan ini berpotensi gagal. Karena itu peraturan ini harus direvisi dan diperbaiki, apalagi untuk swasembada bawang putih anggaran tahun 2019 sebesar 1,6 Trilyun,” papar Mulyadi.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pengusaha Pangan (FKP3), Umar menyampaikan kegagalan dalam penerapan Permentan No 24 tahun 2018 tentang  Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang menyebabkan harga bawang tidak stabil dan tren kuota impor semakin meningkat. 

“Ketidak stabilan harga karena tidak adanya ketepatan waktu impor bawang putih masuk ke indonesia, karena RIPH dan sistem pengendalian intern (SPI) yang tidak mempuyai kepastian waktu, sehingga harga bawang melambung tinggi,” jelasnya. 

Namun demikian, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan pihaknya akan menerima masukan yang telah disampaikan oleh para pelaku usaha dan importir, nantinya masukan tersebut akan disampaikan kepada pihak Kementan. 

“Masukan ini kami terima, dan masukan nanti akan kami sampaikan kepada Eselon 1 mapun Menteri Pertanian dalam waktu rapat kerja."  ungkapnya. (RO/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More