Senin 20 Januari 2020, 12:53 WIB

Demo di DPR RI, Ini 6 Alasan KSPI Tolak Omnibus Law

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Demo di DPR RI, Ini 6 Alasan KSPI Tolak Omnibus Law

ANTARA
Demo Omnibus Law.

 

RIBUAN buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi gedung DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1).

Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal, mengatakan pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun demikian, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan.

Baca juga: Rekening Dibobol, Ilham Bintang Lapor ke Polda

"Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, omnibus law merupakan cara terbaik untuk menghancurkan kesejahteraan para pekerja," ungkapnya dalam keterangan resmi.

Berdasarkan pernyataan Menteri Perekonomian, Menteri perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan, KSPI mencatat, setidaknya ada 6 hal terkait omnibus law yang merugikan kaum buruh.

Pertama, menurutnya omnibus law akan menghilangkan upah minimum sehingga mempengaruhi kesejahteraan para buruh. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

"Upah per jam adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari," ungkapnya.

Kedua, pihaknya menilai omnibus law akan mengurangi nilai pesangon. Hal itu berdasarkan pernyataan Menko Perekonomian yang menggunakan istilah baru dalam omnibus law, yakni tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah.

"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan minimal 16 bulan upah hingga maksimal 33,3 bulan upah bila mendapatkan dua kalinya," tambahnya.

Hal berikutnya yang menjadi tuntutan pihaknya adalah terkait fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing bebas tanpa batas dan buruh kontrak diperluas. Fleksibilitas pasar kerja menurutny tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Dalam hal ini, outsourcing dibebaskan di semua lini produksi.

"Jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, nampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa dioutsoursing-kan. Jika ini terjadi, masa depan buruh tidak jelas," kata Said.

Poin keempat yang disoroti pihaknya terkait lapangan pekerjaan yang tersedia akan berpotensi diisi tenaga kerja asing (TKA) unskill workers. Menurutnya, dalam UU 13/2003, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah diatur. Namun sayangnya, dalam omnibus law ada wacana, semua persyaratan tadi dihapus. Sehingga TKA bisa bebas bekerja di Indonesia baik yang skill workers maupun yang unskill. Hal ini, tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia. Karena pekerjaan yang mustinya bisa ditempati oleh orang lokal diisi oleh TKA.

Sementara itu terkait jaminan sosial, KPSI menilai adanya omnibus law bisa mengancam hilangnya jaminan sosial tersebut. Hal ini akibat dari adanya sistem kerja yang fleksibel. Sebagaimana diketahui untuk bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan.

"Bagaimana mau mendapatkan jaminan pensiun, jika pekerja setiap tahun berpindah pekerjaaan dan hanya mendapatkan upah selama beberapa jam saja dalam sehari yang besarnya di bawah upah minimum?" terangnya.

Dia menambahkan poin terkahir yang dituntut pihaknya bahwa dalam omnibus law terdapat wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Dalam UU 13/2003 memberikan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh.

Baca juga: DPRD: Revitalisasi Monas untuk Formula E, bukan RTH

"Sebagai contoh, pengusaha yang membayar upah upah di bawah upah minimum, bisa dipenjara selama 1 hingga 4 tahun. Jika sanksi pidana ini dihilangkan, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum," jelas Said.

Diungkapkannya, bahwa dalam mencermati wacana omnibus law, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu, Said mengatakan ini bukan hanya permasalah pekerja saja tetapi juga permasalahan seluruh rakyat Indonesia. (OL-6)

Baca Juga

MI/SUPARDJI RASBAN

Komisi I DPR Minta Karantina Wilayah Disegerakan

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 01 April 2020, 10:29 WIB
Berbagai kebijakan sudah berjalan selama 1 bulan selama adanya korona belum bisa menekan perkembangan virus...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KPK Buka Kunjungan Daring Rutan

👤DHIKA KUSUMA WINATA 🕔Rabu 01 April 2020, 10:10 WIB
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang kebijakan penutupan layanan kunjungan tahanan secara tatap muka di tengah pandemi virus...
MI/M Irfan

Yasonna Pastikan WNA Pekerja Proyek Strategis Boleh Masuk RI

👤Henri Siagian 🕔Rabu 01 April 2020, 09:46 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan aturan yang melarang bagi warga negara asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya