Senin 20 Januari 2020, 08:53 WIB

KKP Bebaskan Nelayan Indonesia yang Ditangkap oleh Malaysia

Hilda Julaika | Nusantara
KKP Bebaskan Nelayan Indonesia yang Ditangkap oleh Malaysia

Ilustrasi
Nelayan Indonesia

 

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil membebaskan nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Pembebasan itu ditempuh melalui upaya persuasif dan tidak melalui proses hukum di Malaysia. Melainkan menggunakan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara intensif antara pihak Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan APMM Malaysia.

“Benar sekali bahwa kita berhasil memulangkan 15 nelayan Indonesia yang ditangkap oleh APMM, semuanya merupakan awak kapal perikanan KM. Abadi Indah,” jelas Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo, saat dimintai keterangan terkait dengan keberhasilan Ditjen PSDKP dalam memulangkan nelayan Indonesia tersebut.

Lebih lanjut Nilanto menjelaskan ke-15 nelayan tersebut telah diserahterimakan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam dan sudah kembali bekerja. “Penjemputan kami laksanakan dengan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02, ini menjadi hal yang penting bagi kami sebagai bentuk langkah nyata kehadiran KKP untuk selalu melindungi nelayan dan masyarakat kelautan perikanan,” jelas Nilanto.

Sekadar informasi, KM. Abadi Indah merupakan kapal perikanan Indonesia yang ditangkap oleh APMM pada tanggal 5 Januari 2020. Kapal yang mengoperasikan alat penangkapan ikan jala jatuh berkapal (cast net) kapal tersebut oleh pihak Malaysia ditangkap atas dugaan melakukan penangkapan sotong secara illegal di wilayah perairan Malaysia.

Ke depannya, Ditjen PSDKP KKP memastikan bahwa kehadiran kapal-kapal pengawas akan memberikan perlindungan kepada nelayan sekaligus melakukan upaya pembinaan dan penyadartahuan terhadap nelayan-nelayan Indonesia, termasuk KM. Abadi Indah ini.

"Kami memberikan sanksi peringatan, ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai negara bendera (flag state responsibility)," tegas Nilanto. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More