Senin 20 Januari 2020, 09:30 WIB

Buruh Bantah Sudah Setujui Omnibus Law

Yurike Budiman | Politik dan Hukum
Buruh Bantah Sudah Setujui Omnibus Law

MI/RAMDANI
Buruh yang tergabung dalam FSPMI melakukan aksi long march menuju Istana Merdeka, Jakarta, Februari tahun lalu.

 

JURU Bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Ilhamsyah membantah pernyataan bahwa serikat buruh sudah menyetujui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya, buruh tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasan Omnibus Law.

"Secara lengkap, secara detail, dalam sebuah tim kerja untuk pembahasan Omnibus Law pemerintah tidak pernah melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh. Ini hampir sama polanya seperti saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 78 (tentang Tax Allowance) pada waktu itu. Buruh tidak dilibatkan sama sekali," kata Ilhamsyah di LBH Jakarta, Minggu (19/1).

Soal adanya kabar pihak buruh sudah menyetujui Omnibus Law, Ilham menilai itu hanya sebatas klaim Menteri Airlangga Hartarto saja.

"Itu sudah dikonfirmasi kembali oleh beberapa serikat buruh. Kemarin, KSPSI membuat statement bahwa menyatakan tidak benar serikat buruh sudah menerima omnibus law. Itu tidak benar. Itu klaim-nya Airlangga saja," ungkapnya.

Baca juga: Romahurmuziy Berharap Divonis Bebas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah bertemu serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menurut Airlangga, dialog sudah dilakukan dengan 7 konfederasi dan 28 serikat buruh hingga 4 sampai 5 kali pertemuan.

"Pada prinsipnya, hampir seluruh konfederasi menerima omnibus law ini dan mereka menghendaki agar dilibatkan sebagai mitra dialog," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1).

Menanggapi itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea membantah pernyataan tersebut.

"Saya terkejut dengan pernyataan tersebut. Sekarang saya mau tanya, konfederasi buruh mana yang sudah setuju?" tanya Andi, Kamis (16/1). (OL-1)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa Sidang

👤Pro/I-1 🕔Minggu 29 Maret 2020, 07:05 WIB
Fungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tanggap Darurat DKI Sampai 19 April 2020

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:40 WIB
Fraksi NasDem di DPRD DKI berharap Gubernur Anies sejalan dengan pemerintah pusat yang mencanangkan tanggap darurat hingga 29...
Dok Antara

170 Ribu APD Didistribusikan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:35 WIB
Selain mengimpor alat pelindung diri dan ventilator, pemerintah juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi kedua alat kesehatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya