Minggu 19 Januari 2020, 22:28 WIB

Revitalisasi Monas Untuk RTH dan Kegiatan Pemerintahan

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Revitalisasi Monas Untuk RTH dan Kegiatan Pemerintahan

MI/Bary Fatahillah
Proses revitalisasi monas

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah merevitalisasi kawasan Medan Merdeka dan Monumen Nasional.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Heru Herwanto proses revitalisasi itu sudah mulai dilaksanakan pada 2019. Hal ini bersamaan dengan revitalisasi Masjid Istiqlal dan kawasan di sekitar Lapangan Banteng.

"Ketiga wilayah tersebut nantinya akan terhubung dengan jalur pejalan kaki yang lebar dan rapi," ungkap Heru dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (19/1).

Konsep revitalisasi juga disebut Heri berdasarkan kronologi sejarah kawasan Monas dan Medan Merdeka. Dari fungsinya sebagai pusat pemerintahan hingga untuk ruang terbuka hijau.

Baca juga : DPRD akan Panggil Dinas Citata Soal Penebangan Pohon di Monas

Saat ini proses revitalisasi mulai dilaksanakan di area Plaza Selatan seluas 34.841 meter persegi. Hal itu, kata Heru, diperuntukkan sebagai ruang terbuka publik yang juga berfungsi untuk menampung kegiatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Menurut Heru, selama ini kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan Ruang Agung yang merupakan jalan mengelilingi Tugu Nasional. Padahal Ruang Agung dirancang sejak awal pembangunan Tugu Nasional sebagai ruang kontemplasi.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah membatalkan rencana Ruang Bawah Tanah (Basement) di area selatan untuk Parkir Kendaraan.

Dokumen perencanaannya telah selesai disusun pada 2013 oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, yang mengacu pada Rencana Induk Penataan Medan Merdeka tahun 1997, dengan luas bangunan 89.840 m2.

Menurut Anies, Kawasan Medan Merdeka ke depan harus berorientasi kepada pejalan kaki dan transportasi umum. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More