Minggu 19 Januari 2020, 17:47 WIB

Menkominfo Minta Kisruh TVRI tak Ganggu Kepentingan Publik

Atalya Puspa | Humaniora
Menkominfo Minta Kisruh TVRI tak Ganggu Kepentingan Publik

MI/Pius Erlangga
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate

 

KISRUH yang melanda tubuh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) akibat dicopotnya Helmy Yahya sebagai direktur utama diharapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate tak sampai membebani manajemen dan operasional TVRI sebagai televisi nasional.

"Helmy Yahya kan satu orang. Jangan sampai menganggu kepentingan operasional dan manajemen TVRI sebagai lembaga penyiaran publik," kata Jhonny kepada Media Indonesia, Minggu (19/1).

Johnny menegaskan, Kemenkominfo tidak memiliki wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan dewan pengawas dan direksi TVRI.

Merujuk pada UU Penyiaran dan PP Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengatasi konflik di stasiun televisi nasional tersebut adalah Komisi I DPR RI.

Sebelumnya, kata Jhonny, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya mediasi untuk direksi dan dewan pengawas.

Baca juga : Karyawan TVRI Bantah Ajukan Mosi tidak Percaya terhadap Dewas

"Kalau sudah diberhentikan, mau mediasi seperti apa ? Kalau kita mau minta dicabut lagi suratnya, kalau dulu diperingatkan saja gak bisa, masing-masing bertahan dengan argumennya, kita harus realistis, yang terpenting semuanya sudah dilakukan sesuai tahapan," tuturnya.

Ke depan, dirinya berharap direksi dan manajemen TVRI dapat bekerja sesuai dengan amanat UUD penyiaran, tidak hanya mementingkan profit.

Lebih jauh, TVRI harus menjadi televisi yang memanifestasikan kepentingan rakyat tanpa mementingkan persaingan dengan televisi swasta.

"Kalau mau TVRI sebagai lembaga profit, ya ubah aturannya. Aturan yang memayungi TVRI harus diperbaharui. Kewenangan mengubah UU itu pemerintah dan DPR. Yang jelas, sekarang TVRI harus berbenah," ucapnya.

"TVRI kan dibiayai oleh negara melalui APBN. Itu kan bukan profit institusi mencari laba, tapi harus mentransmisikan kepentingan bangsa. Bukan hanya mengedepankan persaingan dengan televisi lain," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/GALIH PRADIPTA

Pemda Diminta Segera Tetapkan Juknis PPDB 2020

👤Gana Buana 🕔Selasa 02 Juni 2020, 05:25 WIB
Selain penetapan zona, kuota, dan jalur penerimaan, pedoman teknis tersebut juga harus mengatur tata cara PPDB di masa darurat pandemi...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Masuki Kenormalan Baru Mulai Produktivitas

👤Ihfa Firdausya 🕔Selasa 02 Juni 2020, 05:14 WIB
Pemerintah mengapresiasi daerah-daerah yang berusaha melakukan inovasi dalam menekan angka penularan kasus baru...
ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

Kemendikbud kembali Dorong Pemda Lakukan PPDB secara Daring

👤Gana Buana 🕔Selasa 02 Juni 2020, 05:05 WIB
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta pemerintah daerah (pemda) melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya