Minggu 19 Januari 2020, 15:15 WIB

Sidang Pertama Class Action Banjir Jakarta Dijadwalkan 3 Februari

Tri Subarkah | Megapolitan
Sidang Pertama Class Action Banjir Jakarta Dijadwalkan 3 Februari

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Perwakilan Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 Diarson Lubis (kanan) mendaftarkan perkara gugatan "class action", Senin (13/1).

 

GUGATAN perwakilan kelompok (class action) terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait banjir diawal tahun sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1) lalu. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 27/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.

Merujuk pada laman resmi PN Jakarta Pusat, sidang pertama dijadwalkan pada Senin (3/2) mendatang. Sidang tersebut akan berlangsung di ruang Bagir Manan dan direncanakan berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Masih di laman yang sama, tercatat ada lima orang sebagai penggugat. Mereka adalah Bilmar P Limbon, Tri Agus Arianto, R Yunita Turnip, Alfius Christono, dan Syahrul Partawijaya. Sementara itu, untuk pihak tergugat adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, PN Jakarta Pusat belum menetapkan Hakim Ketua maupun Hakim Anggota.

Menurut anggota Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta, Diarson Lubis, sebanyak 243 warga sudah terverifikasi sebagai pelapor. Adapun total kerugian mencapai Rp42 miliar lebih.

Diarson menampik bahwa gugatan class action merupakan upaya untuk melengserkan Anies. 

"Kita tidak mau menguji di jalanan (unjuk rasa), tapi di pengadilan. Kita negara formil, terukur gitu loh. Ini ada aturan apa yang harus dilakukan oleh gubernur. Kalau di jalanan bisa aja dipolitisasi," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (19/1).

Baca juga: Anies Siapkan 12 Anggota Tim Hukum untuk Lawan Class Action

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa jalan hukum yang ditempuh melalui class action merupakan hak setiap warga negara. Namun apabila ada anggapan bahwa hal tersebut ditafsirkan sebagai bentuk politisasi, ia tidak keberatan.

"Kalau orang menafsirkan dipolitisasi ya terserah aja, itu kan hak orang. Karena kita memang enggak mau ada praduga, ya sudah hakim yang memutuskan nanti," tandasnya. (A-4)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More