Minggu 19 Januari 2020, 13:47 WIB

OJK Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Jiwasraya

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
OJK Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Jiwasraya

Antara
OJK bisa dimintai pertanggungjawaban terkait kasus Jiwasraya yang gagal bayar nasabah.

 

PAKAR hukum pidana Mudzakir menjelaskan, dalam kasus Jiwasraya, ada beberapa pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya OJK bisa termasuk sebagai pelaku rekayasa dari unsur eksternal Jiwasraya. Alasannya, pejabat OJK diduga abai terhadap tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian.

"Pejabat ekternal Jiwasraya yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan investasi Jiwasraya yang alpa atau abai, tidak melakukan tugasnya secara benar dan akurat. Misalnya pejabat OJK dan lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," terang Mudzakir (19/1).

Mudzakir juga mengemukakan prinsip untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus Jiwasraya yakni pengurus Jiwasraya dan pelaku rekayasa. Pengurus perusahaan sepenuhnya harus bertanggungjawab terhadap kerugian Jiwasraya. Sedangkan pelaku rekayasa bisa merupakan pihak internal Jiwasraya maupun eksternal.

"Pelaku rekayasa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu pejabat pada organ lain Jiwasraya yang jabatannya terkait penggunaan uang, misal pengawas internal Jiwasraya, dan bagian investasi, komisaris, dan lainnya," tegasnya.

baca juga: Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Dana Nasabah Jiwasraya

Selain itu, pihak yang menerima keuntungan dari gagal bayar Jiwasraya juga bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana.

"Orang yang memperoleh keuntungan secara jahat dan curang, serta menerima kucuran uang Jiwasraya secara jahat atau melawan hukum," pungkasnya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More