Sabtu 18 Januari 2020, 10:05 WIB

Ibu Kota Baru Bisa di Bawah Provinsi Kaltim

Pra/Hld/Uta/P-2 | Politik dan Hukum
Ibu Kota Baru Bisa di Bawah Provinsi Kaltim

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp
Suasana rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

 

PRESIDEN Joko Widodo memastikan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota baru sudah rampung. Draf tersebut akan dikirimkan ke DPR berbarengan dengan penyerahan draf omnibus law, pekan depan.
 
“Draf UU ibu kota sudah rampung. Minggu depan saya harapkan, insya Allah kita sampaikan kepada DPR,” kata Presiden saat berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Menurut Jokowi, RUU ibu kota baru juga mengatur soal pembentukan Badan Otorita Ibu Kota. Selain itu, pemerintah membuka opsi pemerintahan ibu kota baru masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, Jokowi menekankan, hal itu masih bisa berubah. Pasalnya, posisi pemerintahan ibu kota baru masih akan dibahas lebih lanjut di DPR. “Tentunya tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada di sini. Artinya itu kota administratif.”

Jokowi mengaku masih mencari sosok yang akan memimpin badan otorita. Calon kepala badan otorita harus mengerti masalah keuangan global, tata kota, dan memiliki jaringan internasional.

Pemerintah bakal memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Proses pembangunan ibu kota baru ini akan membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.

Presiden Jokowi memastikan tidak akan ada dana pinjaman dalam membangun ibu kota baru. Di luar APBN, pemerintah akan memaksimalkan kolaborasi dengan pemodal besar, baik dari asing maupun lokal, melalui skema KPBU atau investasi penuh.

“Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Jadi semua kerja sama,” tandas Jokowi.

Wakil Direktur Utama PT PLN (persero) Darmawan Prasodjo membocorkan ibu kota baru akan memakai sistem kelistrikan terbaik di dunia. Sistem dengan konsep canggih sekaligus ramah lingkung-an itu diupayakan memakai 100% energi terbarukan.

“Sudah ada perintah juga bagaimana nanti di ibu kota baru ini semua kendaraannya berbasis dengan kendaraan listrik,” ungkap Darmawan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan pembangunan ibu kota baru memerlukan sokongan pasokan nikel sebagai bahan dasar baterai untuk kendaraan listrik. Oleh sebab itu, divestasi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan diserap MIND ID harus tuntas. (Pra/Hld/Uta/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More