Sabtu 18 Januari 2020, 09:55 WIB

KPU RI Ikuti Rekomendasi DKPP

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
KPU RI Ikuti Rekomendasi DKPP

MI/SUSANTO
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membenahi pengawasan internal dengan memperkuat Inspektorat Jenderal untuk mencegah tindak korupsi. Para komisioner KPU pun sepakat memperketat prosedur penerimaan tamu.

Hal itu sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai buntut kasus suap komisioner Wahyu Setiawan dalam proses penetapan penggantian antarwaktu (PAW) caleg terpilih PDIP di Dapil Sumatra Selatan I.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi mengemukakan penguatan pengawasan internal, antara lain dengan meningkatkan level struktural Inspektorat Jenderal KPU.

“Inspektoratnya sudah dinaikkan levelnya menjadi inspektur utama, itu bisa menjadi bagian untuk memperkuat internal kita. Inspekturnya sudah level eselon IB,” ungkap Pramono, di Jakarta, kemarin.

Pramono menyebut akan memperkuat solidaritas antarkomisioner dengan saling­ menjaga dan mengingatkan. Pertemuan dengan pihak lain, khususnya partai politik, harus secara resmi di Kantor KPU RI.

“Kalau ketemu orang beri tahu yang lain. Kalau ketemuan kan sebaiknya di kantor secara resmi, atas nama partai. Jadi, bukan individu dengan mengajukan surat permohonan untuk audensi,” jelas Pramono.

Pramono mengakui yang kerap luput ialah pertemuan pribadi di luar kantor. Tidak satu pun bisa mengetahui secara jelas ruang lingkup pertemanan antarkomisioner.

DKPP dalam sidang putusan, Kamis (16/1), memberhentikan tetap Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI. Wahyu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Rangkaian pertemuan dan komunikasi Wahyu dengan kader PDIP, yaitu Agustiani Tio Fridelina, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah, menunjukkan keberpihakan dan bertindak partisan yang berujung pada penangkapan. Sikap dan tindakan Wahyu yang berpihak dan bersikap partisan kepada partai politik tertentu, dinilai DKPP sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi.

Wahyu Setiawan menjadi tersangka setelah terjerat operasi­ tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap untuk penetapan caleg Harun Masiku dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP. Harun disodorkan PDIP sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

Wahyu diduga meminta Rp900 juta dan sudah menerima sedikitnya Rp600 juta. KPK juga menetapkan Agustiani Tio, dan Saeful yang merupakan orang kepercayaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Harun Masiku sebagai tersangka pemberi suap.   

Rawan rasuah

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman, menilai PAW anggota DPR memang rawan praktik rasuah. “Pro­sesnya kadang terkesan politis. Proses PAW yang agak panjang, membuat di situ ada ceruk power chance of corrupt,” kata Ikrama kepada Medcom.id, kemarin.

Ikrama mengatakan proses PAW kerap berlangsung lama. Apalagi, tidak ada tenggat yang jelas mengenai batas mengganti anggota dewan terpilih. Menurut dia, perlu ada payung hukum yang mengatur batas waktu proses PAW. (P-2)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More