Jumat 17 Januari 2020, 20:00 WIB

Presiden Perlu Evaluasi Lembaga Pengawas JKN

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Presiden Perlu Evaluasi Lembaga Pengawas JKN

Antara
Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Kota Kembang melakukan aksi teaterikal menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan

 

KOORDINATOR Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, peran pengawas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum berkualitas baik dari sisi internal maupun eksternal. Padahal masih banyak masalah yang memerlukan pengawasan yang lebih serius dan tegas.

Pengawasan terhadap JKN secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas, sementara secara eksternal dilakukan oleh DJSN, BPK, KPK, OJK sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dia menilai, selama ini pengawasan yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut tidak transparan sehingga publik tidak mengetahui kinerja pengawasan mereka.

“Ini yang menyebabkan peran pengawasan tidak berkualitas dan akhirnya persoalan-persoalan JKN selama ini terus berulang tanpa perbaikan yang signifikan,” kata Timboel saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (17/1).

Timbul mengatakan, kinerja para pengawas JKN harus dievaluasi sehingga ke depannya mereka dapat bekerja dengan lebih baik. Di samping itu dia menuturkan, badan pengawasan baru tidak dapat dibentuk karena telah ditentukan dalam Undang-undang tentang BPJS.

“Saya kira tidak bisa dibuat badan pengawasan baru karena UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS sudah menentukannya, kecuali ada revisi UU BPJS. Yang perlu dilakukan ya evaluasi lembaga-lembaga pengawas tersebut saja supaya lebih berkualitas dalam bekerja melakukan pengawasan,” jelasnya.

Evaluasi yang dilakukan yakni terkait temuan-temuan para pengawas atas pelaksanaan JKN. Apakah temuan-temuan pengawas tersebut dilaporkan dan dikaitkan dengan perbaikan JKN.

“Kenapa tidak diekpos ke publik hasil temuan mereka? Kalau pengawas tidak mengawal temuan di lapangan maka pekerjaan pengawas tersebut akan idle. Presiden harus mengawasi dan mengevaluasi kerja-kerja pengawas,” tegasnya. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Moch Asim

Butuh 3 Juta APD, Presiden: Percepat Pengadaan

👤Dhika kusuma winata 🕔Senin 30 Maret 2020, 15:19 WIB
Dalam memenuhi kebutuhan APD tersebut, Jokowi meminta produksi dalam negeri dioptimalkan. Ia mencatat ada 18 perusahaan yang memproduksi...
Antara

Pemerintah Pesan 300 Ribu APD Buatan Lokal

👤Atalya Puspa 🕔Senin 30 Maret 2020, 15:18 WIB
Pemerintah menggaet industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan APD. Adapun, pihaknya telah bekerja sama dengan 28 produsen lokal yang...
Antara/Adeng Bustomi

ASN Masih Work From Home Sampai 21 April

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 15:01 WIB
Kementerian PAN-RB memperpanjang masa kerja dari rumah (WFH) bagi ASN hingga 21 April...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya