Sabtu 18 Januari 2020, 00:20 WIB

DPR Dukung Mafia Migas Diberantas

Uta/E-1 | Ekonomi
DPR Dukung Mafia Migas Diberantas

MI/Susanto
Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansyah.

 

ANGGOTA Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansyah, menegaskan bahwa DPR mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas mafia migas. Pemanfaatan kekayaan negara harus didasarkan pada pemasukan bagi negara.

“Tentu kami sangat mendukung program pemerintah untuk memberantas mafia migas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/1).

Menurut Charles, keberadaan mafia migas dapat merugikan pemasukan uang negara. Selain itu, mafia migas juga akan merugikan masyarakat. Padahal, berdasarkan amendemen UUD 1945 Pasal 33 bahwa kekayaan alam, tidak terkecuali migas, dikuasai sepenuhnya oleh negara dan demi kepentingan orang banyak.

“Kalau mafia masih ada, tentu yang diuntungkan hanya segelintir golongan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1).

Salah satu yang dibahas oleh keduanya ialah soal penyelesaian masalah minyak dan gas (migas). Pasalnya, mafia migas kerap membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram. Bahkan, Jokowi pernah mengatakan ingin menggigit mafia migas.

“Beliau sudah sering munculkan kata yang begitu keras (soal mafia migas). Saya pikir  jangan sampai ke Presiden, kalau perlu ‘menggigit’ ya, saya duluan yang menggigit, jangan Presiden duluan,” tegas Moeldoko.

Menurut dia, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan Pertamina agar keinginan Jokowi memberantas mafia migas bisa terealisasi.

Pengamat energi Fahmy Radhi mengung­kapkan mafia migas beroperasi dengan memanfaatkan dua kelemahan. Pertama, kelemahan pengambilan keputusan yang bisa disuap sehingga bisa dikendalikan. Kedua, dengan memanfaatkan tata kelola yang tidak transparan atau dibuat tidak transparan.

Lebih lanjut Charless menjelaskaan  dukungan konkret DPR kepada pemerintah dilakukan dengan melahirkan produk legislasi atau perundang-undangan yang berpihak kepada negara. Seperti UU Minerba, UU Migas, hingga UU Energi Terbarukan.

“Tiga UU ini harus ada pada kepentingan negara yang juga ramah kepada pihak swasta untuk kepentingan investasi,” paparnya. (Uta/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More