Jumat 17 Januari 2020, 15:24 WIB

Erick Sebut Merger BUMN Tunggu Perpres dan Inpres

Putra Ananda | Ekonomi
Erick Sebut Merger BUMN Tunggu Perpres dan Inpres

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri BUMN Erick Thohir

 

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut rencana peleburan beberapa perusahaan BUMN baru akan dilakukan pasca-terbentuknya peraturan presiden (pepres) atau instruksi presiden (inpres). Saat ini, pihaknya masih menunggu regulasi tentang penggabungan ataupun mergerisasi BUMN tersebut.

"Regulasinya saat ini belum ada. Ini masih tunggu Perpres dan Inpres. Kalau sudah ada haknya baru kita bisa lakukan remapping," kata Erick dalam acara Indonesia Milenial Summit (IMS), Jakarta, Jumat (17/1).

Erick mengungkapkan rencana perombakan perusahaan BUMN dilakukan guna efisiensi beberapa perusahaan yang kinerjanya tidak optimal. Namun, sebagai langkah awal, Kementerian BUMN telah melakukan beberapa peleburan yang bersifat business to business.

"Kita sudah lakukan step awal seperti secara bisnis to bisnis, penggabungan rumah sakit. Karena itu kan tidak perlu peraturan. Yang namanya holding rumah sakit nanti dimiliki oleh banyak BUMN dan dari situ bisa kita maksimalkan kualitas rumah sakitnya. Itu sendiri yang akan jadi suatu hal baik," ungkapnya.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak tujuh BUMN masih mencatatkan rugi. Ironisnya, ketujuh BUMN tersebut sudah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Baca juga: Menteri BUMN: Akuisisi Saham Vale Penting untuk Ibu Kota Baru

Selama periode 2015-2019, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan PMN pada sejumlah perusahaan BUMN di antaranya Rp65,6 triliun di tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp51,9 triliun. Kemudian pada 2017 turun drastis menjadi hanya Rp9,2 triliun serta pada 2018 sebesar Rp 3,6 trilun. Sementara pada 2019 PMN oleh Kemenkeu naik lagi menjadi Rp20,3 triliun.

Sementara untuk tahun 2020, uang pajak yang dialokasikan untuk tambahan modal BUMN turun tipis menjadi Rp18,73 triliun. Meski begitu, suntikan modal dari APBN dalam beberapa tahun ini rupanya tak menjamin kinerja keuangan perusahaan membaik.

Selain faktor untung dan rugi, Erick juga menuturkan penataan ulang BUMN juga terkait efisensi jumlah perusahaan. Banyaknya jumlah perusahaan BUMN membuat manajemen menjadi tidak fokus.

"Siapapun menterinya, manage 100-an perusahaan kalau background entrepreneur paling ingat cuma 8 sampai 12 direksi saja," tuturnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Top Tags

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More