Jumat 17 Januari 2020, 07:20 WIB

Pertemuan KPK-PDIP Disesalkan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Pertemuan KPK-PDIP Disesalkan

MI/SUSANTO
Koordinator tim hukum PDIP I Wayan Sudirta (ketiga dari kiri) dan rombongan mendatangi Gedung KPK di Jakarta, kemarin.

 

SETELAH sempat tertahan lantaran belum memiliki janji pertemuan, tim hukum PDIP akhirnya diterima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim hukum PDIP mengaku diterima anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho dan menyampaikan sejumlah hal terkait dengan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan caleg PDIP Harun Masiku.

Pertemuan kedua pihak yang sedang beperkara itu disesalkan sejumlah kalangan. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pertemuan itu semestinya bisa dihindari Dewan Pengawas KPK lantaran tim hukum PDIP tergolong pihak yang berkepen-tingan dalam perkara.

"Tim hukum PDIP bisa dikategorikan mewakili. Jadi, kalau secara sengaja menemui pihak yang sedang beperkara, sebenarnya apa fungsi Dewan Pengawas. Apalagi, Dewan Pengawas KPK belum mempunyai kode etik yang semestinya tunduk bahkan lebih tinggi dari kode etik KPK," ujar Abdul Fickar, kemarin.

Ia juga mengkritisi langkah tim hukum PDIP yang membawa persoalan upaya penyegelan markas DPP ke Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, jika setiap pihak yang keberatan atas upaya proyustisia oleh KPK mengadu ke Dewan Pengawas, itu berpotensi mengganggu independensi kerja komisi antirasuah.

"Apa yang dilakukan KPK ialah pelaksanaan kewenangan sebagai penegak hukum. Jika ada pihak, termasuk PDIP, yang keberatan langkah proyustisia KPK, silakan gugat melalui praperadilan," imbuhnya.

Guru besar dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, juga berpandangan senada. Indriyanto melihat tim hukum PDIP sebaiknya menunggu proses hukum perkara eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu hingga tuntas. .

"Lebih bijak tim hukum DPP PDIP menunggu perkembangan dan pendalaman teknis penanganan kasus eks komisioner KPU ini oleh KPK, baik tentang terlibat atau tidak terlibatnya seseorang dalam kasus ini. Penantian ini dengan mempertimbangkan bahwa proses ini masih dalam tahap teknis operasional penyidikan," tegasnya.

Serahkan surat

Saat bertemu anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, tim hukum PDIP menyerahkan surat laporan terkait kasus yang menjerat Harun Masiku, tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

"Kami menyerahkan surat berisi tujuh poin. Poin pertama kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan. Apa bedanya? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti. Penyidikan kalau sudah ada tersangka," kata koordinator tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta, seusai bertemu Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, kemarin.

Wayan pun menyinggung ihwal rencana penggeledahan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1). "Ketika 9 Januari ada orang yang mengaku dari KPK tiga mobil bahwa dirinya punya surat tugas untuk penggeledahan. Ketika diminta lihat, hanya dikibas-kibaskan," kata Wayan.

Ia pun mempertanyakan apakah betul surat penggeledahan tersebut sudah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK sesuai amanat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Sebelumnya,tim hukum PDIP juga menemui Ketua KPU Arief Budiman. Menurut tim PDIP, pertemuan dengan KPU bertujuan meluruskan pemberitaan terkait dengan kasus korupsi mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan pergantian antarwaktu Harun Masiku. Pertemuan itu pun diakui Ketua KPU.

"Hari ini kami menerima permohonan audiensi dari PDIP dan kami sudah melakukan pertemuan mendiskusikan beberapa hal, dan sebetulnya pertemuan semacam ini, pertemuan yang biasa," kata Arief. (Cah/Ant/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More