Kamis 16 Januari 2020, 20:30 WIB

DPR: Pelunasan Uang Nasabah Tuntas Dalam 2 Kali Masa Sidang

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR: Pelunasan Uang Nasabah Tuntas Dalam 2 Kali Masa Sidang

MI/ Ramdani
Ilustrasi: Gedung Jiwasraya

 

KOMISI VI DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja) yang akan melakukan pengawasan terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus mega korupsi di perusahaan asuransi Jiwasraya.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menuturkan, Panja Jiwasraya akan fokus mengawasi upaya pemerintah melakukan pengembalian uang pemegang polis asuransi Jiwasraya secepat mungkin.

"Supaya kita bisa mengawasi mesupervisi dan memastikan janji pemerintah terwujud," ungkap Andre saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/1).

Andre menuturkan, pembentukan panja telah disepakati oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi VI melalui rapat internal. Sebelumnya terdapat 2 pandangan yang berbeda dalam mengatasi kasus Jiwasraya melalui panja atau perlu menghadirkan panitia khusus (pansus).

"Rencana awal kita bentuk pansus yang bisa keluarkan rekomendasi penangkapan dan penahanan para pelaku namun ternyata itu sudah lebih dulu dilakukan oleh pemerintah secara cepat dan tegas sehingga tidak diperlukan lagi pansus," paparnya.

Andre melanjutkan, setelah dibentuk, panja Jiwasraya akan langsung bekerja. Panja memberi batasan waktu kasus Jiwasraya bisa terselesaikan maksimal dalam dua kali masa sidang di DPR. Dalam waktu dekat Komisi VI dan XI juga akan melakukan rapat gabungan bersama Kementerian BUMN, ESDM, Jiwasraya, dan BPK.

"2 kali saja dalam masa sidang ditargetkan kasus Jiwasraya bisa cepat selesai sehingga kita ga perlu lama-lama," paparnya.

Andre melanjutkan, hal utama yang harus dilakukan oleh Jiwasraya ialah melakukan restrukturisasi utang-utang Jiwasraya termasuk pengembalian uang nasabah yang dilakukan secara bertahap.

"Kita ini mencari solusi untuk kepentingan rakyat untuk uang rakyat kembali," ungkapnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More