Jumat 17 Januari 2020, 00:30 WIB

Usut Fitnah Pemerasan Eks Kasat Reskrim Jaksel

Usut Fitnah Pemerasan Eks Kasat Reskrim Jaksel

ANTARA
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

 

POLDA Metro Jaya harus menyelidiki motif pemerasan yang dituduhkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane terhadap mantan Kepala Satreskrim Polrestro Jakarta Selatan AKB Andi Sinjaya Ghalib.

Desakan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, di Jakarta, kemarin. Penyelidikan motif tersebut menjadi penting agar masyarakat mengetahui  jelas persoalannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya, terang Sahroni, Andi justru tidak terbukti bersalah. Itu  dikuatkan dengan pernyataan Budianto, pelapor kasus pertanahan, yang mengaku permintaan uang Rp1 miliar untuk mengurus perkara ditawarkan oleh makelar kasus.

“Supaya semua terang dan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak menyebar informasi hoaks kepada masyarakat. Mekanisme hukum harus berjalan secara proporsional dan profesional,” katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, mengatakan hasil pemeriksaan Andi dan Budianto menyebutkan tidak ada bukti pemerasan seperti yang dituduhkan Neta.

“Pemeriksaan sudah selesai dari keduanya. Hasilnya tidak terbukti apa yang selama ini diisukan,” ujar Yusri.

Budianto juga sudah mengatakan secara langsung kepada pihak Propam. “Itu ada beberapa makelar kasus yang menawarkan saya bahwa mereka dapat membantu dan membuat saya percaya.”

Terpisah, Neta menilai Budianto tidak konsisten dengan informasi yang pernah disampaikan ke IPW. Menurutnya, selama hampir 45 hari berkomunikasi, Budianto berulangkali mengatakan Andi meminta Rp1 miliar agar tersangka kasus pertanahan segera diserahkan ke kejaksaan.

“Saat saya tanya apakah ada saksinya, saat kasat itu meminta Rp 1 miliar? Dia bilang ada dua orang. Satu temannya kasat  dan satu lagi temannya sendiri,” tandasnya.

Andi dimutasi sebagai Koordinator Tenaga Pendidik Sekolah polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya berdasarkan surat telegram ST/13/1/KEP./2020. AKB Mochammad Irawan Susanto selanjutnya mengisi posisi yang ditinggalkan Andi. (Tri/Medcom/J-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More