Kamis 16 Januari 2020, 19:06 WIB

Komnas HAM Desak Jaksa Agung Klarifikasi Soal Kasus Semanggi

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Komnas HAM Desak Jaksa Agung Klarifikasi Soal Kasus Semanggi

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Mohammad Choirul Anam

 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Jaksa Agung, ST Burhanuddin untuk mengklarifikasi yang menganggap peristiwa Jembatan Semanggi pada tahun 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Komisioner Komnas Ham, Choirul Anam, mengatakan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya merupakan kebutuhan korban, namun juga kebutuhan bangsa dan negara ini. Hal itu untuk memastikan kasus serupa tidak akan berulang kembali.

"Selain itu, jika benar yg dikatakan oleh Kejaksaan Agung kasus Semanggi bukan Pelanggaran HAM yang berat. Ada baiknya kejaksaan Agung memeriksa kembali informasi yg diperoleh, dan melakukan klarifikasi," Kata Anam saat dihubungi, Kamis (16/1).

Hal itu bukan tanpa alasan, karena Komnas HAM yang telah mengirimkan berkas terkait peristiwa tersebut telah mendapatkan respon dari Kejaksaan Agung sendiri, bahwa kasus Semanggi adalah kasus Pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Jaksa Agung: Penyelasaian Kasus Semanggi Terkendala Kurang Bukti

Kasus tersebut masuk dalam berkas laporan penyelidikan Proyustisia Komnas HAM untuk Peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II.

Menurut Anam, pernyataan dari Jaksa Agung membuat publik berpikir bahwa terjadi stagnan dan terkesan mundur dalam penyelesaian HAM berat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Mulai dari periode pertama sampai saat ini. Narasi yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi, yang dicerminkan oleh sikap dan pandangan Jaksa Agung, jelas sikap dan pandangan yang enggan melakukan penegakan hukum untuk Pelanggaran HAM yang berat," Ungkapnya.

Pernyataan Jaksa Agung tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi yang akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang berat.

"Perbedaan ini, harus dijelaskan oleh Presiden agar tidak menimbulkan kegaduhan dan salah tafsir," Ungkap Anam.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM lainnya, Beka Ulung Hapsara, mengatakan bahwa peristiwa Jembatan Semanggi merupakan pelanggaran HAM berat karena sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM yaitu sistematis dan meluas.

"Berdasarkan serangkaian penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM, kami menyimpulkan bahwa Peristiwa Trisakti, semanggi I dan Semanggi II adalah pelanggaran HAM yang berat karena sudah memenuhi unsur sistematis dan meluas," Ucap Beka.

Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyatakan bahwa peristiwa Jembatan Semanggi pada tahun 1998 bukan termasuk pada pelanggaran HAM berat.

"Peristiwa Semanggi 1 Semanggi 2 telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," ujar ST Burhanuddin, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kamis, (16/1). (OL-4)

Baca Juga

Istimewa

Adaptasi dan Kepastian Hukum Bagi Notaris di era New Normal

👤Muhamad Fauzi 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 18:55 WIB
MEMASUKI tatanan era baru atau new normal menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Selain perlu adaptasi, dukungan regulasi dari...
Inibaru.com/i-malut.com

Jejak Ruslan Buton, Salah Satu Pelaku Pembunuhan Petani Cengkeh

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 18:13 WIB
Ruslan dan kawan-kawan diduga melakukan penganiayaan hingga La gode tewas sehingga Ruslan ditahan 1 tahun 10 bulan pada...
MI/MOHAMAD IRFAN

Dorong Kesiapan Daerah, Kemendagri Gelar Lomba Inovasi New Normal

👤Faustinus Nua 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 17:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bahwa diadakannya lomba inovasi itu dilatarbelakangi oleh situasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya