Kamis 16 Januari 2020, 16:35 WIB

Kemhan Pastikan Dana Prajurit di Asabri Tetap Aman

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
Kemhan Pastikan Dana Prajurit di Asabri Tetap Aman

MI/Aprillio Akbar
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak

 

KEMENTERIAN pertahanan memastikan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan yang disimpan di PT Asabri (Persero) tetap aman.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Pertahanan, mengatakan telah mendapatkan laporan dari PT Asabri dan BUMN menyangkut dana prajurit tersebut.

“Kemarin kita dapat laporan dari BUMN dan juga Asabri, mereka menyatakan bahwa dana prajurit tidak ada masalah dan akan tetap aman, Pak Prabowo menyampaikan prajurit harus tetap tenang dan tidak ada masalah dengan ini,” ungkap Dahnil, Kamis (16/1).

Diketahui PT Asabri (Persero), perusahaan BUMN pengelola dana hari tua bagi prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri, mengalami kerugian investasi di pasar modal. Setidaknya 12 saham yang diinvestasikan Asabri nilainya ambles dalam setahun terakhir.

Dahnil menyatakan fokus dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah agar para prajurit aman dan tidak dirugikan dengan adanya dugaan korupsi Asabri ini.

Memurut Dahnil Kemhan memiliki kepentingan dalam kasus ini karena semua dana pensiun dan tunjangan hari tua prajurit TNI, POLRI dan PNS Kementerian Pertahanan diletakan di PT Asabri. Dari total aset 35, 188 triliun PT Asabri berasal dari iuaran prajurit, setiap bulannya dari APBN gaji pokok TNI/POLRI termasuk PNS Kemhan dipotong 8 persen, 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua.

Dahnil mengatakan belum bisa memastikan kerugian yang dialami oleh PT Asabri disebabkan oleh adanya dugaan korupsi atau gagal investasi, menurutnya apabila ada unsur tindakan korupsi didalamnya, harus segera ditindak secara hukum dan tidak boleh ada korban dana prajurit.

“Kita tidak tahu ada korupsi atau gagal investasi, kalau gagal investasi ini soal bisnis, bukan kriminal. Tapi kalau korupsi harus ditindak secara hukum,” pungkasnya. (OL-11)

Baca Juga

Dok. Bakamla RI

Cegah Covid-19, Bakamla Pastikan TKI Kembali Lewat Jalur Legal

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 31 Maret 2020, 20:05 WIB
TKI yang pulang melalui jalur tikus khususnya dari Malaysia akan diarahkan ke dua pelabuhan resmi yakni Batam dan Tanjung Balai Karimun...
MI/M Irfan

Anggota Fraksi NasDem DKI Sumbang Gaji 5 Bulan untuk Covid 19

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 31 Maret 2020, 19:00 WIB
Atas dasar kemanusian seorang anggota DPRD DKI sumbangkan gaji dan tunjangan selama lima bulan kedepan untuk penanganan covid 19 di Ibu...
Ilustrasi

PLN Akan Bebaskan Tagihan Listik 450 Va

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Selasa 31 Maret 2020, 18:51 WIB
PLN bebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (Va) serta diskon pembayaran 50 persen untuk tujuh juta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya