Kamis 16 Januari 2020, 16:29 WIB

Polisi Periksa Mantan Direktur HTI

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Polisi Periksa Mantan Direktur HTI

MI/ BARY FATHAHILAH
Ilustrasi

 

MARKAS Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengkonfirmasi kabar ditangkapnya Ketua LBH Pelita Umat, Ahmad Khozinudin. Hal tersebut disampikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareksrim Polri, Kombes Golkar Pangarso Rahardjo.

"Benar," kata Golkar saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (16/1).

Golkar tidak menyebut secara rinci alasan pihaknya menangkap Ahmad. Namun ia menyebut penangkapan tersebut berkaitan dengan penistaan yang dilakukan Ahmad.

Selain itu, pihaknya juga tidak melakukan penahanan terhadap Ahmad yang pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Dan Bantuan Hukum (PKBH) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut.

"(Ahmad) nggak bisa ditahan, kita tangkap, kita periksa, 1x24 jam kita lepaskan," ungkap Golkar.

Sementara itu, Ahmad menyebut penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Dittipid Siber terhadap dirinya terjadi pada Jumat (10/1) dini hari lalu. Menurutnya, ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu dan melawan penguasa.

"Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan 15, UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana dan/atau pasal 207 KUHP," ungkap Ahmad melalui keterangan tertulis yang Media Indonesia.

Ahmad mengatakan dalih penangkapan terhadap dirinya adalah lima artikel yang diunggahnya dari penulis bernama Nasrudin Joha di laman Facebook-nya sendiri. Artikel tersebut, lanjutnya, merupakan kritik terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait isu Jiwasraya, Pancasila, dan Khilafah.

"Saya suka mengcopy dan memposting ulang tulisan Nasrudin Joha yang terkenal viral disosial media karena kritis, mencerahkan, memberi alternatif perspektif, ide, wacana baik terkait isu hukum, politik, ekonomi, sosial, agama bahkan tema-tema seputar cinta," tandas Ahmad. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More