Kamis 16 Januari 2020, 13:15 WIB

Kebijakan Kawasan Hutan Hambat Reforma Agraria

Andhika Prasetyo | Humaniora
Kebijakan Kawasan Hutan Hambat Reforma Agraria

MI/Lilik Dharmawan
Pengembangan Wahana di Hutan Pinus Limpakuwus

 

REFORMA agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga kini masih banyak menghadapi hambatan. Salah satunya, kebijakan kawasan hutan yang justru kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas lahan.

“Kebijakan kawasan hutan masih bertahan. Dua pertiga daratan di Indonesia ditetapkan sebagai kawasan hutan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mampu meingkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB Sudarsono Soedomo melalui keterangan resmi, Kamis (16/1).

Sudarsono Soedomo menilai klaim kawasan hutan merupakan problem utama dari persoalan tanah di Indonesia. Jika kebijakan itu terus dipertahankan, Indonesia tidak akan bisa mandiri dalam hal pemenuhan pangan.

“Dengan penduduk 260 juta dan hanya mengandalkan sepertiga daratan untuk memenuhi kebutuhan pangan, itu sangat berbahaya. Indonesia tidak akan pernah mencapai swasembada pangan dan akan terus bergantung pada impor,” kata dia.

Sudarsono menyebut penguasaan lahan kehutanan secara berlebihan akan memperlambat upaya pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti, label Hutan Sejahterakan Masyarakat selama ini hanya menjadi jargon.

Baca juga:  Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Naik 10 Kali Lipat

Sebagian besar desa yang berada di kawasan hutan tetap miskin. Sebaliknya, kawasan nonhutan yang memiliki luas hanya 35%, justru berkontribusi 99% terhadap produk domestik bruto

"Kawasan hutan hanya berkontribusi kurang dari 1%," tuturnya.

Sudarsono menyarankan agar kategori penggunaan tanah sebaiknya mengikuti ketentuan tata ruang yang terbagi dalam kawasan budi daya dan kawasan lindung.

"Kawasan lindung yang terdiri dari hutan konservasi dan hutan lindung tetap dipertahankan. Sementara, kawasan hutan produksi dihapuskan dan mengubah statusnya menjadi bagian dari kawasan budi daya agar dapat digunakan sesuai manfaat terbaik," jelasnya.

Ketua Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia yang juga Dekan Fakultas Kehutanan IPB Rinekso Soekmadi mengatakan ketika agaria direformasi, sektor kehutanan seharusnya ikut direformasi karena mendominasi agraria.

Berbagai persoalan lahan, khususnya klaim kawasan hutan, masih mendominasi konflik masyarakat di berbagai daerah.

“Berbagai perbaikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan harus dilakukan agar reforma agraria kedepan mampu mereduksi ketimpangan struktur agraria yang dipengaruhi kehutanan," tukasnya.(OL-5)

Baca Juga

MI/SUSANTO

Masih Jalani Perawatan, Begini Kondisi Terkini Budi Karya Sumadi

👤Astri Novaria 🕔Selasa 31 Maret 2020, 21:02 WIB
Lewat instagram pribadinya, mantan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menampilkan ulang video yang sebelumnya diunggah oleh Andre Opa...
Antara/Rahmad

Pemerintah Wajib Penuhi Hak Dasar Warga Negara di Tengah Pandemi

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 31 Maret 2020, 20:28 WIB
Setiap kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah harus efektif dan tetap menjamin keberlangsungan hidup...
Ilustrasi

Kemendikbud Imbau Guru Tidak Memanipulasi Nilai Rapor

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Selasa 31 Maret 2020, 20:10 WIB
Kejujuran sangat penting, jadi guru jangan berkolaborasi untuk meluluskan dengan cara-cara yang tidak benar sehingga kepercayaan ini akan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya